Moneter dan Fiskal

APBN Alami Defisit Rp35 Triliun, Sri Mulyani: Lebih Kecil dari Desain Awal

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat defisit sebesar Rp35 triliun per 12 Desember 2023.

Sri Mulyani mengatakan, defisit tersebut setara dengan 0,17 persen dari produk domestik bruto (PDB). Sebelumnya, defisit APBN 2023 didesain Rp598,2 triliun atau 2,84 persen dari GDP, sebelum direvisi Perpres 75/2023 menjadi sebesar Rp479,9 triliun.

“Defisit kita hingga 12 Desember 2023 yang hanya Rp35 triliun atau 0,17 persen, jauh lebih kecil dari desain defisit awal yang sebesar Rp598,2triliun,” ujar Sri Mulyani dalam APBN KiTa, Jumat 15 Desember 2023.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Sri Mulyani Tegaskan APBN Tetap Fokus Bangun Fondasi Ekonomi

Selain itu, Sri Mulyani menyampaikan keseimbangan primer hingga 12 Desember 2023 sebesar Rp378,6 triliun.

Jika dirincikan, pendapatan negara hingga 12 Desember 2023 terkumpul sebesar Rp2.553,2 triliun atau mencapai 103,66 persen dari target awal APBN tahun anggaran 2023 yang sebesar Rp2.463 triliun sebelum direvisi pada pertengahan tahun. Angka tersebut meningkat 4,1 persen year on year (yoy).

“Pertengahan tahun laporan semester APBN 2023 direvisi, target dari Rp2.463 triliun direvisi ke atas jadi Rp2.637,2 triliun dalam target Perpres 75/2023. Dibandingkan target perpres 75/2023 itu kita masih belum tercapai, tapi dari UU awal kita sudah 103,66 persen, sudah melewati,” ungkap Menkeu.

Baca juga: Pemerintah Sudah Belanjakan Rp2.240,8 T dari Pagu APBN, Buat Apa Saja?

Kemudian, realisasi belanja negara menurun -4,1 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Sejalan dengan itu, realisasi belanja negara telah mencapai Rp2.588,2 triliun atau mencapai 84,5 persen dari pagu 2023 atau 83 persen dari target Perpres 75/2023.

“Pada pertengahan tahun laporan semester belanja negara dinaikkan alokasinya jadi Rp3117,2 triliun, jadi kalau dibandingkan dengan Perpres 75 yang sudah merupakan revisi UU awal belanja Rp2.588,2 triliun itu adalah 83 persennya,” jelasnya. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Recent Posts

Apindo Tolak Kenaikan PPN 12 Persen: Ancam Daya Beli dan Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menolak rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi… Read More

14 mins ago

BI Laporkan Uang Beredar Oktober 2024 Melambat jadi Rp9.078,6 Triliun

Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat uang beredar (M2) tetap tumbuh. Posisi M2 pada Oktober 2024 tercatat… Read More

52 mins ago

IIF Raih Peringkat Gold Rank pada Ajang Penghargaan ASRRAT

Jakarta - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) kembali meraih peringkat "Gold Rank" dalam ajang Asia… Read More

1 hour ago

Hyundai New Tucson Mengaspal di RI, Intip Spesifikasi dan Harganya

Jakarta – Menjelang akhir 2024, PT Hyundai Motors Indonesia resmi merilis new Tucson di Indonesia. Sport Utility Vehicle (SUV)… Read More

1 hour ago

Direktur Keuangan Bank DKI Raih Most Popular CFO Awards 2024

Jakarta - Romy Wijayanto, Direktur Keuangan & Strategi Bank DKI menerima penghargaan sebagai Most Popular… Read More

1 hour ago

Wamenkop: Koperasi jadi Solusi Pengentasan Kemiskinan dan Jeratan Rentenir

Jakarta - Kementerian Koperasi (Kemenkop) menegaskan peran strategis koperasi, khususnya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), dalam… Read More

2 hours ago