Jakarta–Peringatan Presiden Joko Widodo pada pemerintah daerah yang belum banyak menyerap anggaran ditanggapi oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Ahok mengatakan, realisasi anggaran masih banyak yang belum terserap karena banyak proyek infrastruktur yang masih dalam proses.
“Itu ada uang yang belum kita keluarkan itu karena memang proyek kan kalau belum jadi belum bayar,” kata Ahok di Jakarta, Kamis, 4 Agustus 2016.
Selain itu, Ahok mengatakan, provinsi DKI Jakarta tidak memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), berbeda dengan daerah lain yang memperoleh DAU. Menurutnya, penyerapan anggaran di pemerintah provinsi DKI Jakarta juga sudah lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, sekira 70%. Hingga akhir tahun ia memperkirakan penyerapan anggaran bisa mencapai 90%.
“DKI itu enggak punya DAU itu bedanya, yang dikritik itu kan yang dapet DAU ditransfer enggak dipakai. Kami DKI itu enggak dikasih DAU,” tambahnya.
Dia sendiri mengusulkan pada Menteri Keuangan untuk mengatur arus kas, dengan mentransfer anggaran pada April sehingga uang negara bisa digunakan oleh daerah lain terlebih dahulu.
“Pajak kita kan enggak langsung masuk. Supaya arus kas menteri keuangannya enak diatur, DKI mungkin enggak usah disetor duluan,” tambah Ahok.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah mengungkap daerah-daerah tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota yang masih memiiliki dana mengendap tinggi di bank. Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan posisi dana mengendap tertinggi yaitu Rp13,95 Triliun.
Presiden mengatakan, jika pemerintah-pemerintah daerah tersebut tidak segera merealisasikan anggaran sesuai ketentuan maka Dana Alokasi Umumnya akan dikonversi ke SBN.
“Sesuai yang saya sampaikan tahun lalu, bahwa nanti kalau simpanan masih seperti ini, beberapa kabupaten/ kota sudah kita terbitkan surat utang, kalau masih gede seperti ini ya surat utang akan tambah banyak. Kita mulai manajemen yang ketat, dengan kondisi global yang msh belum baik kita harus seperti ini,” kata Jokowi. (*)
Editor: Paulus Yoga
