Ilustrasi: Kantor OJK. (Foto: Muhammad Zulfikar)
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kabar terbaru soal rencana penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan Bank DKI.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, mengatakan Bank Muamalat dengan kode emiten BBMI, saat ini memang masih belum tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), meski telah ditetapkan sebagai perusahaan publik.
“Hal ini karena masih terdapat beberapa persyaratan pencatatan di BEI yang belum dapat dipenuhi oleh BBMI. Saat ini BBMI masih berusaha memenuhi semua ketentuan yang dipersyaratkan dalam pencatatan di BEI,” ucap Inarno dalam keterangan tertulis dikutip, 4 Juni 2025.
Baca juga: Bank Muamalat Genjot Pembiayaan Emas, Tumbuh Hampir 2.000 Persen
Sementara untuk rencana IPO Bank DKI, Inarno menyebut hingga saat ini belum terdapat komunikasi antara manajemen maupun pengajuan pernyataan pendaftaran IPO saham.
Namun, ia mengimbau, sebelum mengajukan pernyataan pendaftaran IPO kepada OJK, Bank DKI wajib tercantum dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah disampaikan kepada OJK.
Baca juga: Gubernur Pramono Anung Dorong IPO PAM Jaya dan Bank DKI, Ini Tujuannya
“Selanjutnya, Bank DKI dalam melakukan penyusunan atas dokumen Pernyataan Pendaftaran, wajib memperhatikan kelengkapan, kecukupan, objektivitas, kemudahan untuk dimengerti, dan kejelasan dokumen pernyataan pendaftaran,” imbuhnya.
Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pernyataan pendaftaran memenuhi prinsip keterbukaan dan memberikan informasi yang cukup bagi pemegang saham. (*)
Editor: Galih Pratama
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pelaksanaan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026 berhasil menghimpun… Read More
Poin Penting WOM Finance menetapkan pembagian dividen tunai maksimal 30 persen dari laba bersih 2025,… Read More
Poin Penting BEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia resmi mengumumkan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi… Read More
Poin Penting DPR menyoroti perlunya kebijakan kredit yang lebih berpihak pada masyarakat, terutama pelaku UMKM… Read More
Oleh Anto Prabowo, Dosen FEB UNS Solo DI tengah dinamika kebijakan ekonomi nasional, munculnya dua… Read More
Dalam program tersebut, BSN memberikan dukungan pembiayaan pendidikan bagi pegawai aktif yang memenuhi kriteria, baik… Read More