Menurut Eko, angka kemiskinan yang naik sangat wajar apabila melihat kebijakan yang seolah sengaja dilakukan pemerintah untuk menghancurkan daya beli. Sebut saja, pencabutan subsidi listrik. Sementara, hampir separuh tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor formal yang bergaji rendah dan tidak memiliki jaminan sosial.
“Kemudian terjadilah penambahan. Yang tadi sudah berada di atas garis kemiskinan agak aman-aman gitu. Tapi karena subsidi, misalnya beras miskin telat dia harus mengalokasikan untuk beli beras. Tapi secara umum pelemahan daya beli, sehingga mereka jadi miskin,” katanya.
Baca juga: Jumlah Penduduk Miskin Bertambah 6.900 Orang
Eko menambahkan, jumlah warga miskin yang lebih banyak di pedesaan menandakan dana desa belum banyak dinikmati oleh masyarakat. Padahal sejak September 2016, dana desa sudah bergulir. Dana desa disinyalir lebih banyak digunakan untuk infrastruktur pedesaan, atau belum mengarah pada pemberdayan.
“Sehingga wajar kalau belum berdampak langsung untuk menurunkan kemiskinan. Ya paling kalau bikin irigasi, bikin waduk, ada lah income buat mereka. Tapi kalau dievaluasi, kebanyakan yang menikmati kalau irigasi sudah jadi pemilik lahan bukan buruh tani yang lebih banyak berada di pedesaan,” tutup Eko. (*)
Editor: Paulus Yoga
