Ilustrasi pembangunan IKN
Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN berkomitmen untuk membangun sarana dan prasarana di IKK. Anggaran PUPR di IKN dikabarkan mencapai Rp68,8 triliun.
Kasatgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Danis Sumadilaga mengatakan, anggaran PUPR di IKN ini diantaranya digunakan ke dalam 89 paket pekerjaan konstruksi. Progres pembangunan Batch I di IKN sendiri sudah mencapai sebesar 74 persen dengan total pagu sebesar Rp24,84 triliun. Anggaran ini didistribusikan ke dalam 40 paket pekerjaan konstruksi.
Baca juga:IIF Ungkap Sederet Tantangan dalam Pembangunan IKN
Sementara itu, proses Pembangunan untuk Batch II realisasinya sudah mencapai 23 persen dengan total pagu terkontrak Rp43,7 triliun. Anggaran PUPR di IKN untuk batch II ini didistribusikan ke dalam 49 paket pekerjaan konstruksi.
Pembangunan saranan dan prasarana dasar di IKN ini terdiri dari pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara dengan progres 56,37 persen. Pembangunan juga dilakukan untuk kawasan perkantoran, hunian, tempat ibadah, bendungan, sistem dan jaringan air minum, sanitasi serta juga pembangunan jalan tol.
Baca juga: IKN Bakal Groundbreaking Tahap 5 Pekan Ini, Simak Bocoran Proyeknya
Sebagai informasi, berdasarkan Rencana Induk IKN implementasi pembangunan IKN pada Tahap 1 tahun 2022-2024 dibagi ke dalam tiga alur kerja besar, yaitu pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan ekonomi. Pada tahap 1 ini, dibangun perumahan untuk ASN, TNI, Polri dan BIN, sarana peribadatan, pasar, serta fasilitas lainnya. Selanjutnya akan dibangun fasilitas litbang, perguruan tinggi kelas dunia, lembaga pendidikan sepanjang hayat, pusat inovasi, fasilitas kesehatan, dan rumah sakit internasional.
Poin Penting Pembiayaan berkelanjutan Bank Mandiri mencapai Rp316 triliun pada 2025, tumbuh 8% yoy, terdiri… Read More
Poin Penting Aset industri pembiayaan 2025 terkontraksi 0,01 persen, dengan pertumbuhan piutang hanya 0,61 persen,… Read More
Poin Penting Juda Agung resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan, menggantikan Thomas Djiwandono yang menjadi… Read More
Poin Penting Maraknya penagihan intimidatif berdampak pada kebijakan perusahaan pembiayaan, yang kini memperketat prinsip kehati-hatian… Read More
Poin Penting Bank Mandiri menargetkan pertumbuhan kredit 2026 di atas rata-rata industri, sejalan dengan proyeksi… Read More
Info Penting Jual beli kendaraan STNK only dinyatakan ilegal, karena BPKB adalah satu-satunya bukti kepemilikan… Read More