Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran bagi program prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis belum pasti bakal ditempatkan di dalam Kementerian/Lembaga (K/L) tertentu.
Bendahara negara ini menjelaskan anggaran untuk makan bergizi gratis meski sudah ditetapkan dalam rancangan APBN 2025, namun masih perlu disempurnakan mekanismenya oleh Tim Prabowo.
“Seperti yang saya sampaikan desain program, penjelasannya, dan bagaimana eksekusinya itu tim dari tempat Pak Prabowo menjelaskan. Tapi bagaimana itu belum masuk postur, ya kami cadangkan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin 24 Juni 2024.
Baca juga: Pemerintah Gelontorkan Rp71 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis Prabowo di 2025
Sri Mulyani mengatakan untuk sementara anggaran makan bergizi gratis akan dimasukan dalam bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).
Adapun pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk membiayai program makan bergizi gratis pada awal pemerintahan presiden terpilih Prabowo-Gibran bagi anak sekolah di Indonesia pada 2025.
“Itu kita cadangkan. Itu bisa jadi masuk di dalam BUN, tapi itu kan masih sampai pertengahan Agustus RUU (Rancangan Undang-Undang) disusun,” paparnya.
Baca juga: Prabowo Komit Defisit APBN Tetap di Bawah 3 Persen
Sehingga, rincian dari program ini akan direncanakan atau dirancang oleh tim presiden terpilih Prabowo-Gibran. Yang mana bila belum disampaikan dalam nota keuangan RAPBN 2025 pada Agustus 2024 nanti, maka anggaran tersebut akan dicadangkan dalam anggaran BUN.
“Jadi nanti akan kami lihat dan sinkronkan bagaimana tim dari presiden terpilih menyusun program itu, apakah sudah menetapkan dalam bentuk program, di mana eksekutornya dan siapa. Itu nanti akan menentukan bagaimana alokasi Rp71 triliun. Kalau belum, ya berarti dia dicadangkan dalam BA BUN,” jelasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
