Jakarta – Program Kartu Prakerja pada 2023 hanya menyasar sebanyak 1 juta individu penerima seiring dengan perubahan dari skema semi bantuan sosial (bansos) ke skema nasional. Anggaran yang dibutuhkan di tahun 2023 sendiri sebesar Rp4,37 triliun.
Ketua Tim Pelaksana Program Kartu Prakerja Ruddy Salahuddin mengatakan, berbeda dari pelaksanan program kartu prakerja tahun sebelumnya, kini peserta bisa mendapatkan nilai bantuan yang lebih besar yakni Rp4,2 juta per individu. Jumlah ini tentu saja lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya Rp3 5 juta per individu.
“Namun, pada skema normal kali ini biaya pelatihan menjadi lebih tinggi daripada insentifnya,” jelasnya di Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023.
Ia merinci, dari Rp4,2 juta tersebut, terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pasca pelatihan Rp600.000 yang akan diberikan sebanyak 1 kali, dan juga insentif survei Rp100.000 untuk dua kali pengisian survei.
Berbeda dari skema semi bansos sebelumnya, di mana peserta mendapat biaya pelatihan sebesar Rp1 juta, insentif setelah pelatihan Rp2,4 juta yang diberikan sebanyak empat kali selama empat bulan (Rp600.000 per bulan), dan insentif survei sebesar Rp150.000.
Dikarenakan tidak lagi menggunakan skema semi bansos, program Kartu Prakerja pada 2023, bisa diikuti oleh para penerima bansos dari kementerian/lembaga lainnya, seperti bantuan yang disalurkan Kementerian Sosial, Bantuan Subsidi Upah, atau Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM).
Lanjutnya, pada tahap awal program Kartu Prakerja, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp2,67 triliun dengan menyasar 595.000 peserta. “Di mana program difokuskan sebagai bantuan peningkatan skill dan produktivitas angkatan kerja melalui pelatihan secara offline dan online, “ pungkasnya. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
