Poin Penting
- AEI mendesak penghentian sementara program MBG karena alokasi anggarannya dinilai tidak proporsional dan pelaksanaan terlalu luas sehingga kurang efektif.
- Berdasarkan data SUSENAS, hanya sekitar 1 persen siswa yang tidak pernah makan dan 4 persen kekurangan makan, sehingga anggaran ideal diperkirakan cukup Rp8 triliun.
- AEI merekomendasikan tiga langkah: uji coba di daerah tertentu, sistem partisipatif melibatkan orang tua dan guru, serta evaluasi SOP yang jelas dan transparan.
Jakarta – Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
Perwakilan AEI, Lili Yan Ing, menyampaikan sejumlah alasan mengapa program MBG perlu dihentikan dan dievaluasi. Menurutnya, alokasi anggaran MBG tidak proporsional.
“Kami menyampaikan kekecewaan kami bahwa menurut kami, pertama alokasi MBG itu adalah tidak proporsional,” kata Lili kepada wartawan, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 29 September 2025.
Di sisi lain, Lili mengakui program MBG merupakan janji politik Prabowo dengan gagasan baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesehatan anak-anak. Namun, pada pelaksanaannya, ia menilai cakupan MBG terlalu luas sehingga tidak efektif.
Baca juga: Bos BGN Lapor ke Presiden Prabowo Penyebab Kasus Keracunan MBG
Lili menjelaskan, berdasarkan perhitungan sederhana AEI menggunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), dari 80 juta siswa hanya 1 persen atau sekitar 800 ribu siswa yang menyatakan tidak pernah makan. Sementara, yang menyatakan kekurangan makan hanya 4 persen atau sekitar 3,5 juta siswa.
“Kalau kita pakai hitungan sederhana 10 ribu dalam waktu 20 hari sebulan, 12 bulan dalam waktu 1 tahun, maksimal yang dialokasikan pemerintah itu hanya pada angka Rp8 triliun,” ungkapnya.
Tiga Rekomendasi AEI
Untuk itu, Lili menyampaikan tiga rekomendasi untuk pemerintah terkait pelaksanaan program MBG:
- Pemerintah perlu menetapkan target uji coba di daerah tertentu yang memang membutuhkan, khususnya masyarakat berpendapatan menengah ke bawah.
- Diperlukan sistem partisipatif dengan melibatkan ibu-ibu, orang tua murid, maupun guru di berbagai sekolah.
- Perlu evaluasi menyeluruh, termasuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terarah.
“Itu harus bisa secara akuntabilitas dan transparansi dari sistem tersebut sehingga semua masyarakat bisa mengevaluasi secara bersama,” kata Lili.
Baca juga: BGN Pastikan Pemerintah Tanggung Biaya Pasien Keracunan MBG
“Makanya kami menekankan mengapa perlu ada pemberhentian saat ini juga karena kami melihat tiga hal yang kami sampaikan itu tidak dilaksanakan dengan baik,” imbuhnya.
Hindari Risiko pada Anak
Lili pun menegaskan bahwa hal tersebut bertujuan agar tidak ada korban jiwa dari siswa yang mendapatkan MBG, sebab anak-anak merupakan masa depan bangsa.
“Nyawa ini adalah masa depan bangsa. Dan saya yakin kita semua mempertanggungjawabkan akan dari setiap nyawa adik-adik anak-anak kita,” tegasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
