Wakil Rektor Bidang Riset dan Alih Teknologi Universitas Bina Nusantara, Juneman Abraham, dalam The 7th International Conference on Biospheric Harmony (ICOBAR) dan Forum Ilmiah Diaspora Indonesia (FIDI) di Binus @Alam Sutera, Tangerang, Sabtu, 23 Agustus 2025. (Foto: Ari Astriawan)
Tangerang – Akademisi mendorong pemerintah untuk lebih aktif melibatkan ilmuwan dan peneliti dalam penyusunan kebijakan publik. Langkah ini diyakini akan membuat kebijakan lebih efektif, efisien, dan berdampak positif bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Wakil Rektor Bidang Riset dan Alih Teknologi Universitas Bina Nusantara (Binus), Juneman Abraham, dalam The 7th International Conference on Biospheric Harmony (ICOBAR) dan Forum Ilmiah Diaspora Indonesia (FIDI) di Binus @Alam Sutera, Tangerang, Banten, Sabtu, 23 Agustus 2025.
Menurut Juneman, akademisi, ilmuwan, dan peneliti berharap kebijakan yang dihadirkan pemerintah Indonesia semakin berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan bukti ilmiah, atau yang dikenal dengan istilah science-based policy (kebijakan berbasis keilmuan) atau evidence-based policy (kebijakan berbasis bukti ilmiah).
“Kita mau mendorong pemerintah, mari ajak para ilmuwan atau scientist ini untuk kita bahas bersama kebijakan yang mau dihadirkan ke masyarakat, supaya memang efektif dan efisien, dan tidak buang-buang anggaran,” kata Juneman menjawab pertanyaan Infobank.
Baca juga: Prabowo Hapus Tantiem Komisaris-Direksi BUMN: Kalau Keberatan, Berhenti!
Juneman melanjutkan, kebijakan yang berbasiskan keilmuan semakin penting di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, seperti peperangan, kesenjangan sosial, disparitas, hingga pola kerja yang berjalan sendiri-sendiri. ICOBAR-FIDI 2025 digagas untuk memberikan perspektif terhadap berbagai masalah global tersebut
Para pembicara yang hadir di forum ini berasal dari berbagai disiplin ilmu. ICOBAR-FIDI mendorong akademisi dan ilmuwan untuk berkontribusi melalui ilmu pengetahuan dan kebijakan.
“Bisa dilihat yang hadir sangat multi disiplin, mulai dari ilmu alam sampai ilmu sosial. Tadi ada pakar Binus University bicara soal legal framework untuk masa depan, untuk artificial intelligence dan sebagainya,” tambahnya.
Baca juga: Berikut 5 Arah Kebijakan OJK Dongkrak Pertumbuhan Perbankan Syariah
Adapun hasil dari forum yang berlangsung dua hari ini akan disusun menjadi naskah kebijakan yang akan disampaikan kepada kementerian terkait. Harapannya, hasil tersebut dapat menjadi menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang selaras dengan program Asta Cita pemerintah. (*) Ari Astriawan
Poin Penting BTN rebranding e’Batarapos menjadi Tabungan BTN Pos sebagai langkah strategis memperluas inklusi keuangan… Read More
Poin Penting Aliran modal asing masuk Rp1,44 triliun di awal Januari 2026, mayoritas mengalir ke… Read More
Poin Penting KPK tetapkan 5 tersangka OTT dugaan suap pajak KPP Madya Jakarta Utara. 3… Read More
Poin Penting IHSG ditutup menguat 0,13 persen pada perdagangan Jumat (9/1/2026), meski mayoritas indeks domestik… Read More
Poin Penting IHSG menguat 2,16 persen sepanjang pekan 5-9 Januari 2026 dan sempat menembus level… Read More
Poin Penting Munas VII MES menetapkan Rosan Roeslani sebagai Ketua Umum dan Ferry Juliantono sebagai… Read More