Wakil Rektor Bidang Riset dan Alih Teknologi Universitas Bina Nusantara, Juneman Abraham, dalam The 7th International Conference on Biospheric Harmony (ICOBAR) dan Forum Ilmiah Diaspora Indonesia (FIDI) di Binus @Alam Sutera, Tangerang, Sabtu, 23 Agustus 2025. (Foto: Ari Astriawan)
Tangerang – Akademisi mendorong pemerintah untuk lebih aktif melibatkan ilmuwan dan peneliti dalam penyusunan kebijakan publik. Langkah ini diyakini akan membuat kebijakan lebih efektif, efisien, dan berdampak positif bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Wakil Rektor Bidang Riset dan Alih Teknologi Universitas Bina Nusantara (Binus), Juneman Abraham, dalam The 7th International Conference on Biospheric Harmony (ICOBAR) dan Forum Ilmiah Diaspora Indonesia (FIDI) di Binus @Alam Sutera, Tangerang, Banten, Sabtu, 23 Agustus 2025.
Menurut Juneman, akademisi, ilmuwan, dan peneliti berharap kebijakan yang dihadirkan pemerintah Indonesia semakin berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan bukti ilmiah, atau yang dikenal dengan istilah science-based policy (kebijakan berbasis keilmuan) atau evidence-based policy (kebijakan berbasis bukti ilmiah).
“Kita mau mendorong pemerintah, mari ajak para ilmuwan atau scientist ini untuk kita bahas bersama kebijakan yang mau dihadirkan ke masyarakat, supaya memang efektif dan efisien, dan tidak buang-buang anggaran,” kata Juneman menjawab pertanyaan Infobank.
Baca juga: Prabowo Hapus Tantiem Komisaris-Direksi BUMN: Kalau Keberatan, Berhenti!
Juneman melanjutkan, kebijakan yang berbasiskan keilmuan semakin penting di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, seperti peperangan, kesenjangan sosial, disparitas, hingga pola kerja yang berjalan sendiri-sendiri. ICOBAR-FIDI 2025 digagas untuk memberikan perspektif terhadap berbagai masalah global tersebut
Para pembicara yang hadir di forum ini berasal dari berbagai disiplin ilmu. ICOBAR-FIDI mendorong akademisi dan ilmuwan untuk berkontribusi melalui ilmu pengetahuan dan kebijakan.
“Bisa dilihat yang hadir sangat multi disiplin, mulai dari ilmu alam sampai ilmu sosial. Tadi ada pakar Binus University bicara soal legal framework untuk masa depan, untuk artificial intelligence dan sebagainya,” tambahnya.
Baca juga: Berikut 5 Arah Kebijakan OJK Dongkrak Pertumbuhan Perbankan Syariah
Adapun hasil dari forum yang berlangsung dua hari ini akan disusun menjadi naskah kebijakan yang akan disampaikan kepada kementerian terkait. Harapannya, hasil tersebut dapat menjadi menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang selaras dengan program Asta Cita pemerintah. (*) Ari Astriawan
Poin Penting Bank BPD Bali mendistribusikan 75 persen laba atau Rp826 miliar dari total keuntungan… Read More
Poin Penting Kini menabung emas bisa dilakukan di aplikasi emas yang menawarkan transaksi yang aman… Read More
Poin Penting Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan tarif resiprokal Donald Trump, pemerintah Indonesia mencermati dampaknya… Read More
Poin Penting PT Bank KB Indonesia Tbk menggandeng PT BNI Asset Management memasarkan reksa dana… Read More
Poin Penting Kamar Dagang dan Industri Indonesia teken MoA dengan US-ASEAN Business Council untuk perluas… Read More
Poin Penting Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan tarif resiprokal global Donald Trump karena dinilai melanggar… Read More