Wakil Rektor Bidang Riset dan Alih Teknologi Universitas Bina Nusantara, Juneman Abraham, dalam The 7th International Conference on Biospheric Harmony (ICOBAR) dan Forum Ilmiah Diaspora Indonesia (FIDI) di Binus @Alam Sutera, Tangerang, Sabtu, 23 Agustus 2025. (Foto: Ari Astriawan)
Tangerang – Akademisi mendorong pemerintah untuk lebih aktif melibatkan ilmuwan dan peneliti dalam penyusunan kebijakan publik. Langkah ini diyakini akan membuat kebijakan lebih efektif, efisien, dan berdampak positif bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Wakil Rektor Bidang Riset dan Alih Teknologi Universitas Bina Nusantara (Binus), Juneman Abraham, dalam The 7th International Conference on Biospheric Harmony (ICOBAR) dan Forum Ilmiah Diaspora Indonesia (FIDI) di Binus @Alam Sutera, Tangerang, Banten, Sabtu, 23 Agustus 2025.
Menurut Juneman, akademisi, ilmuwan, dan peneliti berharap kebijakan yang dihadirkan pemerintah Indonesia semakin berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan bukti ilmiah, atau yang dikenal dengan istilah science-based policy (kebijakan berbasis keilmuan) atau evidence-based policy (kebijakan berbasis bukti ilmiah).
“Kita mau mendorong pemerintah, mari ajak para ilmuwan atau scientist ini untuk kita bahas bersama kebijakan yang mau dihadirkan ke masyarakat, supaya memang efektif dan efisien, dan tidak buang-buang anggaran,” kata Juneman menjawab pertanyaan Infobank.
Baca juga: Prabowo Hapus Tantiem Komisaris-Direksi BUMN: Kalau Keberatan, Berhenti!
Juneman melanjutkan, kebijakan yang berbasiskan keilmuan semakin penting di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, seperti peperangan, kesenjangan sosial, disparitas, hingga pola kerja yang berjalan sendiri-sendiri. ICOBAR-FIDI 2025 digagas untuk memberikan perspektif terhadap berbagai masalah global tersebut
Para pembicara yang hadir di forum ini berasal dari berbagai disiplin ilmu. ICOBAR-FIDI mendorong akademisi dan ilmuwan untuk berkontribusi melalui ilmu pengetahuan dan kebijakan.
“Bisa dilihat yang hadir sangat multi disiplin, mulai dari ilmu alam sampai ilmu sosial. Tadi ada pakar Binus University bicara soal legal framework untuk masa depan, untuk artificial intelligence dan sebagainya,” tambahnya.
Baca juga: Berikut 5 Arah Kebijakan OJK Dongkrak Pertumbuhan Perbankan Syariah
Adapun hasil dari forum yang berlangsung dua hari ini akan disusun menjadi naskah kebijakan yang akan disampaikan kepada kementerian terkait. Harapannya, hasil tersebut dapat menjadi menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang selaras dengan program Asta Cita pemerintah. (*) Ari Astriawan
Poin Penting Hashim Djojohadikusumo meraih penghargaan “Inspirational Figure in Environmental and Social Sustainability” berkat perannya… Read More
Poin Penting Mirae Asset merekomendasikan BBCA dan BMRI untuk 2026 karena kualitas aset, EPS yang… Read More
Poin Penting Indonesia menegaskan komitmen memimpin upaya global melawan perubahan iklim, seiring semakin destruktifnya dampak… Read More
Poin Penting OJK menerbitkan POJK 29/2025 untuk menyederhanakan perizinan pergadaian kabupaten/kota, meningkatkan kemudahan berusaha, dan… Read More
Poin Penting Sebanyak 40 perusahaan dan 10 tokoh menerima penghargaan Investing on Climate 2025 atas… Read More
Poin Penting IHSG ditutup melemah 0,09% ke level 8.632 pada 5 Desember 2025, meski beberapa… Read More