Poin Penting
- Airlangga dan Ratu Maxima membahas penguatan inklusi keuangan hingga kesehatan finansial, termasuk literasi, produk perbankan, dan perencanaan keuangan masyarakat.
- Pemerintah menilai literasi saja tidak cukup, sehingga perlu pengawasan dan edukasi agar masyarakat terhindar dari risiko utang berlebihan, terutama dari pinjaman online.
- Mandat Dewan Nasional Keuangan Inklusif akan diperluas untuk mencakup kesehatan finansial sebagai langkah konkret memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sejumlah isu strategis yang dibahas bersama Permaisuri Raja Belanda Willem-Alexander, Ratu Maxima, dalam kunjungannya ke Indonesia pada 24-27 November 2025.
Dalam kunjungan tersebut, Ratu Maxima hadir dalam kapasitasnya sebagai Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesehatan Finansial (United Nations Secretary-General’s Special Advocate for Financial Health/UNSGSA).
Sebagai bagian dari agenda kunjungan, Ratu Maxima melakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Kamis, 27 November 2025.
Baca juga: OJK dan Ratu Maxima Sepakati Pengembangan Program Financial Health di Indonesia
Airlangga menjelaskan, pertemuan tersebut membahas berbagai isu penting, mulai dari inklusi keuangan hingga penguatan kesehatan finansial masyarakat.
“Pertama, inclusion dulu, kedua terkait dengan literasi pengetahuan tentang perbankan, ketiga tentu mengenai produk perbankan itu sendiri, saving. Yang berikut adalah financial health,” ujar Airlangga saat ditemui setelah Ministerial Group Meeting dengan Ratu Maxima di Gedung AA Maramis, Jakarta.
Literasi Tak Cukup, Perlu Perencanaan Keuangan Sehat
Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan bahwa Ratu Maxima menekankan pentingnya edukasi keuangan yang tidak berhenti pada masyarakat yang telah memiliki akses layanan keuangan. Edukasi tersebut juga harus diarahkan pada pembentukan perencanaan keuangan yang sehat dan berkelanjutan.
Hal ini menjadi semakin relevan seiring maraknya layanan keuangan berisiko tinggi, seperti pinjaman online (pinjol), yang berpotensi membebani masyarakat jika tidak dikelola dengan bijak.
“Monitoring pemerintah menjadi penting. Ini tentu yang akan kami dorong ke depan terkait dengan financial health,” tegas Airlangga.
Baca juga: Ratu Maxima Tegaskan Pentingnya Mengelola Pinjaman Bank dengan Bijak
Sebagai langkah konkret, Airlangga menyatakan pemerintah akan memperluas mandat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) agar turut mencakup aspek kesehatan finansial.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap risiko produk keuangan, khususnya pinjaman berbasis utang.
“Pemerintah melalui OJK bisa monitoring orang, per orang dan jangan sampai mereka over utang. Jadi jangan sampai 50 persen penghasilannya sudah digunakan untuk pinjaman sehingga itu tentu akan memberatkan masa depan mereka,” bebernya.
Rangkaian Agenda Kunjungan Ratu Maxima
Adapun rangkaian acara kedatangan Ratu Maxima pada hari ini yaitu melakukan Ministerial Group Meeting bersama Ketua OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Deputi Gubernur BI Destry Damayanti, dan Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu Masyita Crystallin.
Selanjutnya, Ratu Maxima menghadiri acara Fraud and Scam Focus Group serta National Financial Health. Menjelang sore, ia dijadwalkan mengikuti pertemuan bilateral dengan OJK dan konferensi pers bersama media. (*)
Editor: Yulian Saputra
