Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komperhensif Indonesia-Uni Eropa (IEU CEPA) ditargetkan akan mulai diimplementasikan pada 1 Januari 2027.
Airlangga menjelaskan, saat ini Indonesia secara resmi sudah bergabung dengan IEU CEPA setelah perundingan panjang selama 10 tahun.
“Di mana IEU CEPA adalah capaian dari perundingan yang sangat panjang, 10 tahun. Dan Bapak Presiden berhasil mengunci kerja sama tersebut. Dan kerja sama tersebut diharapkan mulai dilakukan per 1 Januari 2027,” kata Airlangga dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Kamis, 16 Oktober 2025.
Baca juga: Pemerintah Targetkan IEU CEPA Mulai Berlaku Paling Lambat di Kuartal I 2027
Airlangga menyebut, kesepakatan tersebut tengah dalam proses menyelesaikan dokumen perjanjian yang akan diterjemahkan ke dalam 24 bahasa.
“Sekarang sedang berproses untuk dokumen tersebut di Eropa diterjemahkan di dalam 24 bahasa. Dan tentu akan dibahas di Parlemen Eropa di tahun depan. Kita juga berharap kita akan berproses di Parlemen dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga perjanjian ini bisa efektif,” ungkapnya.
Baca juga: Implementasi IEU CEPA Diprediksi Bakal Sumbang 0,04 Persen ke Ekonomi RI
Airlangga juga menyebutkan, dalam kesepakatan tersebut nantinya perdagangan Indonesia-Eropa akan dikenakan tarif 0 persen. Dengan begitu diharapkan perekonomian Indonesia meningkat 2,5 kali lipat dalam waktu 4 tahun ke depan.
“Artinya perdagangan Indonesia dengan Eropa adalah zero to zero. Barang kita masuk sana nol, barang mereka masuk ke kita nol. Dan kita berharap perekonomian kita akan meningkat 2,5 kali dalam waktu 4 tahun ke depan,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More