Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun kepada himpunan bank milik negara (Himbara) membuat para bankir merasa “panas dingin”.
Airlangga menjelaskan, langkah pemerintah menempatkan dana “nganggur” dari bank sentral ke perbankan bertujuan untuk meningkatkan likuiditas pasar dan mendorong penurunan suku bunga.
Baca juga: Industri BPR-BPRS Siap Bersinergi Bantu Pemerintah Salurkan Rp200 Triliun
“Dengan penempatan dana Rp200 triliun, sehingga likuiditas di market terisi, dampaknya tentu penurunan suku bunga. Itu membuat banker agak panas dingin juga, karena tadinya sudah agak tenang dengan situasi di akhir tahun, namun dengan adanya Rp200 triliun dana di market, tentu persaingan dan penurunan tingkat suku bunga itu terjadi,” ujar Airlangga dalam Wealth Wisdom Jakarta 2025 Permata Bank, Selasa, 7 Oktober 2025.
Airlangga menegaskan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, bahkan mencapai 8 persen dalam jangka menengah. Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah akan menggenjot investasi besar-besaran di sektor infrastruktur, meliputi jalan tol, pelabuhan, bandara, dan konektivitas digital.
“Termasuk pembangunan data center, pembangunan AI data center, dan di Batam sudah dibangun juga data center dan hampir semua big tech company sudah melakukan investasi di sana,” ungkapnya.
Baca juga: Dirut BPR Kanti Singgung Dana Rp200 T di Bank Himbara: Jangan Sampai Jadi Kanibalisasi
Selain infrastruktur, Airlangga juga menyoroti pengembangan energi terbarukan (renewable energy) seperti pembangunan solar cell di setiap desa atau wilayah urban. Pemerintah juga mendorong digitalisasi UMKM, termasuk di sektor pembiayaan, pembayaran, dan pelatihan.
“Jadi kita mencoba untuk membuat pilot project dulu yang di mana nanti akan di-roll out untuk lebih besar dan tentunya target untuk Indonesia net zero emission yang ditargetkan 2060, Pak Presiden minta dimajukan minimal 10 tahun atau kalau bisa 10 tahun,” paparnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa informasi yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa… Read More
Poin Penting OJK mendorong keterbukaan informasi pasar modal melalui sistem pelaporan elektronik AKSes KSEI dan… Read More
Poin Penting Penjualan emas BSI tembus 2,18 ton hingga Desember 2025, dengan jumlah nasabah bullion… Read More
Poin Penting Transaksi Syariah Card Bank Mega Syariah melonjak 48% pada Desember 2025 dibandingkan rata-rata… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tengah membahas penambahan satu lapisan cukai rokok untuk memberi… Read More
Poin Penting Permata Bank mulai mengkaji pengembangan produk BNPL/paylater, seiring kebijakan terbaru regulator, namun belum… Read More