Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pamer soal hasil quick count atau hitung cepat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di depan 33 duta besar (dubes) negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Dia mengatakan pertemuan bersama anggota OECD ini dilaksanakan setelah peristiwa penting bagi Indonesia. Di mana Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, dengan 205 juta pemilih dari pemilu yang menjadi salah satu tingkat partisipasi pemilih tertinggi di antara anggota OECD.
“Indonesia sudah menunjukkan hasilnya, lewat sebuah yang kita sebut quick count, yang belum pernah terjadi di negara lain, dan masyarakat Indonesia percaya akan hal itu, jadi menurut saya itu adalah hasil bersejarah dari proses terbesar lainnya,” ujar Airlangga dalam pertemuan OECD, Rabu, 28 Februari 2024.
Baca juga: Menko Airlangga Bertemu Petinggi Bank Dunia, Bahas Apa Saja?
Airlangga pun menyebutkan bahwa pemilu nasional yang diselenggarakan pada Februari ini, menunjukkan demokrasi di Indonesia semakin matang, dinamis dan beragam.
“Dan khususnya, para pemilih yang didukung oleh pemerintahan baru menjanjikan stabilitas dan kemakmuran,” katanya.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia menyampaikan intensi untuk bergabung dalam keanggotaan OECD melalui surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo, Dewan OECD telah memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia.
Keputusan tersebut mengikuti penilaian oleh anggota OECD berdasarkan evidence-based Framework for the Consideration of Prospective Members.
Baca juga: Program Makan Siang Gratis Bakal Telan APBN Rp450 Triliun? Ini Kata Airlangga
Keputusan untuk membuka diskusi aksesi juga menjadi kelanjutan dari peningkatan keterlibatan dan kerja sama Indonesia sebagai salah satu negara Mitra Utama OECD sejak 2007 lalu.
Sebagai forum yang menekankan pentingnya kolaborasi dan menyusun standar global, OECD sendiri hingga kini telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam upaya melahirkan kebijakan nasional yang progresif dan globally accepted. (*)
Editor: Galih Pratama
