Poin Penting
- Airlangga Hartarto menyebut target ekonomi 8 persen bergantung pada penguatan pertumbuhan ekonomi daerah
- Hilirisasi mendorong pertumbuhan tinggi di sejumlah daerah seperti Maluku Utara, NTB, dan Sulawesi Tengah, namun keberlanjutan industri harus dijaga
- Penyaluran KUR dan digitalisasi ekonomi daerah dinilai mampu mendorong UMKM, PAD, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut perekonomian Indonesia tengah berada dalam momentum menuju pertumbuhan 8 persen dalam jangka panjang. Namun, target tersebut dinilai hanya bisa tercapai apabila pertumbuhan ekonomi daerah terus diperkuat.
“Kita punya momentum bagaimana menuju 8 persen, nah 8 persen ini daerah harus terus mendorong karena pusat itu agregat daerah. Jadi kalau daerahnya di bawah nasional tentu dia akan menjadi bandul ke bawah,” kata Airlangga dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah Tahun 2026, Senin, 25 Mei 2026.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026.
Airlangga menyebutkan, terdapat sejumlah daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi karena disokong oleh kebijakan hilirisasi. Tercatat pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara tumbuh tinggi sebesar 19,64 persen, Nusa Tenggara Barat 13,64 persen, Sulawesi Tengah 8,32 persen, dan Gorontalo 7,68 persen.
Baca juga: Wamenkeu Juda Agung Ungkap 3 Tantangan Utama Penggerak Ekonomi Daerah
“Itu seluruhnya karena ekstraktif industri. Namun kita juga harus melihat bahwa ini ke depan harus dijaga pasca industri nya dibangun, dia harus sustainable (berkelanjutan),” jelasnya.
Selain itu, kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga turut memberikan dorongan ke perekonomian daerah.
Menurut Airlangga, implementasi program pembiayaan UMKM di daerah dan digitalisasi keuangan daerah, mendorong dampak ekonomi di daerah, seperti peningkatan omzet UMKM 34 persen, dan pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) 18-27 persen per tahun.
Hal tersebut didorong oleh program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disebut dapat meningkatkan kinerja UMKM.
Hingga 30 April 2026, realisasi KUR mencapai Rp111,24 triliun terdiri atas KUR Rp96,18 triliun (1,54 juta debitur), Kredit Program Perumahan (KPP)Rp14,92 triliun (69.577 debitur), Kredit Industri Padat Karya (KIPK) Rp82,93 miliar (35 debitur), serta alat dan mesin pertanian (Alsintan) Rp55,92 miliar (80 debitur).
“Penyaluran KUR terus harus digenjot dan tentunya ini diharapkan bisa mendorong perekonomian di daerah,” papar Airlangga.
Baca juga: Ketua Komisi XI DPR Dorong Kredit Tumbuh Dua Digit demi Kejar Ekonomi 8 Persen
Selanjutnya, pemerintah pusat juga terus mendorong pemerintah daerah memperkuat digitalisasi ekonomi. Salah satu langkah yang ditempuh ialah melalui kolaborasi program digital berbasis gig economy yang didukung pemerintah pusat bersama pemerintah daerah.
“Karena program digital ini market-nya saat sekarang ekonominya USD150 miliar dan di tahun 2030 bisa mencapai USD400 miliar untuk Indonesia saja,” pungkasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
