Jakarta – Masa jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo akan berakhir pada Mei 2018 mendatang. Namun, Agus dianggap masih berpeluang untuk menjabat satu periode lagi, sejalan dengan kinerja dan berbagai kebijakan yang sudah dikeluarkannya telah berdampak positif ke perekonomian nasional.
Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR-RI, Johnny G. Plate saat dihubungi Infobank, di Jakarta, Selasa, 30 Januari 2018. Menurutnya, sesuai dengan aturan yang berlaku, Agus Marto masih memiliki kesempatan satu periode lagi atau lima tahun ke depan untuk menjabat sebagai Gubernur BI.
“Kalau dilihat dari aturannyakan gak ada yang dilanggar, jadi bisa-bisa saja. Apalagi pak Agus kalo dilihat, kalo kita menilai, bukan karena dia mau jadi calon lagi tapi apa yang sudah dia buat selama menjabat. Kalo kita lihat kinerja pak Agus lima tahun ini positif,” ujarnya.
Kinerja positif yang telah dilakukan Agus Marto selama menjabat sebagai Gubernur BI, kata dia, tercemin dari cadangan devisa yang tercatat sebesar US$130 miliar atau yang tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, laju inflasi juga terkendali atau masih dalam asumsi makro APBN 2017. Nilai tukar rupiah juga terjaga di level Rp13.000 – Rp13,500 per dolar AS.
“Masalah uang-uang palsu juga terkendali, sirkulasi uang dalam negeri juga terkendali. Lalu dia juga menekankan rupiah untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri, dengan menekankan betul bahwa transaksi domestik harus menggunakan rupiah, selama inikan ditoko-toko orang-orang masih ada yang pake dolar,” ucapnya.
Di masa kepemimpinannya, Agus Marto juga telah mengubah kebijakan suku bunga acuan yang sebelumnya dinamakan BI Rate menjadi BI 7-day Reverse Repo Rate. Selain itu, ia juga sudah menurunkan kebijakan suku bunga acuannya sebanyak 175 basis points (bps) sejak awal tahun 2016 yang saat ini berada pada level 4,25 persen.
“Jadi, sacara umum kondisi makro kita baik dan terkendali. Tapi kita harapkan yang lebih baik lagikan. Tapi saya belum bisa komentar banyak karena belum ada nama yang diajukan Presiden terkait nama calon Gubernur BI. Kita tunggu saja sampai surat Presiden, lebih cepat lebih baik,” paparnya.
Pengajuan nama calon Gubernur BI memang wewenang Presiden Jokowi. Nantinya, Jokowi akan mengusulkan kandidat pilihannya kepada Pimpinan DPR, yang kemudian diserahkan ke Badan Musyawarah DPR dan dibicarakan di Paripurna, baru selanjutnya dibawa ke Komisi XI untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno sempat mengatakan, bahwa Presiden Jokowi hingga kini belum mengajukan nama calon Gubernur BI ke DPR-RI. Menurutnya, selambat-lambatnya Februari 2018 usulan nama calon Gubernur BI baru akan diajukan ke Parlemen.
Pengusulan nama-nama calon Gubernur BI ke DPR diperkirakan akan diajukan pada pertengahan bulan Februari 2018. Dengan rentang waktu yang masih tersisa beberapa pekan lagi, masih ada waktu bagi Jokowi untuk mempertimbangkan sejumlah nama-nama calon Gubernur BI.
Ada beberapa nama yang muncul dan disebut-sebut potensial menggantikan Agus Martowardojo yang akan habis masa jabatnya pada Mei 2018. Nama tersebut seperti Bambang Brodjonegoro yang kini masih menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas.
Selain Bambang Brodjonegoro, muncul juga kepermukaan nama Muhammad Chatib Basri yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan pada periode 2013-2014. Kedua nama ini dianggap potensial menggantikan Agus Martowardojo yang tak lain keduanya juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan sama seperti Agus Marto.
Namun demikian, tak menutup kemungkinan Presiden Jokowi akan mengajukan nama calon Gubernur BI dari internal seperti Mirza Adityaswara yang kini menjabat Deputi Gubernur Senior BI. Selain itu, Perry Warjiyo yang akan habis masa jabatnya sebagai Deputi Gubernur BI juga digadang-gadang berpotensi menggantikan Agus Marto. (*)
