Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menyatakan lima agenda prioritas yang telah dibahas oleh bank sentral se-ASEAN dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (AFMGM) pada Jumat (25/8).
Pertama, kata Perry, gubernur bank sentral memandang pentingnya untuk meningkatkan bauran kebijakan makroekonomi yang telah semakin diakui dan dipahami di ASEAN.
Kerangka kebijakan ini penting untuk diimplementasikan di dalam kondisi dan tantangan global yang tidak pasti.
Baca juga: Bos BI Tegaskan Konflik Myanmar Tak Akan Ganggu Implementasi QRIS di ASEAN
“Dalam konteks ini, ASEAN juga mengundang IMF (International Monetary Fund) dan BIS (Bank for International Settlement) untuk bekerja sama dengan negara anggota ASEAN agar dapat lebih memahami konteks regional sekaligus meningkatkan pemahaman negara anggota mengenai integrated policy framework dan macro financial and stability framework,” ujar Perry dalam konferensi pers AFMGM.
Kedua, para pemimpin ASEAN menyepakati untuk memperkuat regional payment connectivity (RPC) dan mendorong penggunaan local currency transactions (LCT).
Sebagai tindak lanjut, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral ASEAN dalam pertemuan ini mengesahkan High-Level Principles terkait Asean Local Currency Transactions Framework.
“Kami berharap akan semakin banyak negara anggota ASEAN yang menjalin kerja sama dalam LCT. Hal ini pada akhirnya akan mendorong stabilitas makroekonomi, sistem keuangan, dan juga untuk mengatasi kerentanan eksternal yang meningkat,” jelas Perry.
Baca juga: Menkeu dan Gubernur Bank Sentral Se-ASEAN Sepakat Perluas Kerja Sama di 3 Area Ini
Ketiga, para pemimpin ASEAN sepakat untuk memperkuat regional payment connectivity (RPC), yang memfasilitasi pembayaran lintas batas yang lancar dan aman.
”Negara anggota ASEAN telah menyepakati roadmap RPC yang menjabarkan timeline bagi anggota ASEAN untuk bergabung dengan RPC. Dalam peta jalan ini, Vietnam akan menjadi peserta RPC yang pertama, dan diikuti oleh negara anggota lainnya,” ungkapnya.
Keempat, memperkuat inklusi dan literasi keuangan digital. ASEAN telah menyelesaikan implementasi guideline untuk memperkuat literasi keuangan digital di ASEAN.
Hal ini bertujuan memberikan panduan bagi para pembuat kebijakan, serta melengkapi panduan yang sudah ada dan agenda inklusi keuangan global.
Baca juga: Waspadai Geopolitik Global, Sri Mulyani Ajak Negara ASEAN Lakukan Ini
Kelima, negara anggota kembali meninjau mandat dari working committee dalam rangka memperkuat proses keuangan ASEAN agar kawasan dapat merespons kondisi ekonomi global yang dinamis.
“Kami baru saja mengesahkan pembentukan satuan tugas (task force) untuk meninjau kembali mandat working committee. Pada tahap awal, satgas ini dibentuk untuk mengembangkan prinsip-prinsip panduan yang diperlukan oleh setiap Komite Kerja agar dapat meninjau kembali mandat Komite Kerja yang selaras dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)2025,” pungkasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
