Moneter dan Fiskal

Agar Ekonomi Kembali Tumbuh 5 Persen, Ini yang Harus Dilakukan Pemerintah

Jakarta – Efisensi anggaran yang dilakukan pemerintah awal tahun ini nyatanya berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I 2025 yang hanya tumbuh sebesar 4,87 persen secara tahunan (yoy).

Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf megatakan bahwa DEN sudah memperingatkan risiko efisiensi anggaran yang akan berdampak pada turunnya belanja pemerintah.

Pasalnya, penghematan anggaran tersebut dilakukan di tengah melemahnya daya beli masyarakat. Di kuartal I 2025 konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89 persen, sinyal konsumsi rumah tangga yang tidak mampu mencapai di atas 5 persen ini sebenarnya sudah terlihat sejak kuartal IV 2023 hanya tumbuh 4,47 persen.

Kemudian, pada kuartal I 2024 tumbuh 4,91 persen, kuartal II 2024 sebesar 4,93 persen, kuartal III 2024 menjadi 4,91 persen, dan kuartal IV 2024 sebesar 4,98 persen.

Baca juga: Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi RI Capai 6,3 Persen pada 2026

“Ini saya kira harus jadi perhatian karena tidak semua elemen di pemerintah percaya daya beli konsumen melemah. Padahal fakta-fakta sudah disodorkan oleh DEN dari mulai penurunan upah riil juga kenaikan share dari defensive consiumption spending,” ujar Arief.

Solusi Ekonomi Tumbuh 5 Persen

Menurutnya, pemerintah harus kembali meningkatkan belanja pemerintah di kuartal-kuartal selanjutnya untuk mendorong perekonomian Indonesia. Sebab, faktor musiman pendorong ekonomi nasional seperti, hari besar keagamaan tengah hilang di tengah merosotnya daya beli masyarakat. Bahkan, stimulus yang diusulkan DEN pada akhir tahun lalu masih belum bisa mengerek daya beli masyarakat.

“Saya kira atensi kita segera harus ke membalikkan goverment consumption. Stimulus yang diusulkan DEN di akhir tahun lalu nampaknya tidak cukup mengerek daya beli,” pungkasnya.

Arief menekankan bahwa pemerintah juga perlu mempercepat deregulasi agar investasi segera masuk ke Indonesia. Selain itu, DEN akan mengusulkan stimulus ekonomi untuk mendorong konsumsi rumah tangga.

“Lalu mempercepat deregulasi supaya investasi bisa masuk. Tidak menutup kemungkinan kita usulkan stimulus untuk mengangkat konsumsi rumah tangga juga,” tandasnya. 

Baca juga: Ekonomi Hanya Tumbuh 4,87 Persen: Presiden Prabowo Perlu Regain Trust dari Pasar dan Masyarakat

Sementara, Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede menyebutkan, belanja pemerintah yang menyusut sebesar 1,38 persen yoy di kuartal I 2025, disebabkan oleh efek basis yang tinggi dari kuartal I 2024 karena ada Pemilu yang tumbuh mencapai 19,90 persen. Selain itu, efisensi fiskal juga memengaruhi anjloknya belanja pemerintah di kuartal I 2025 ini.

“Dengan normalisasi pengeluaran pemilu dan pengetatan anggaran yang berlaku, pengeluaran pemerintah secara keseluruhan melambat,” imbuh Josua. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Recent Posts

Libur Nataru Aman di Jalan, Simak Tips Berkendara Jauh dengan Kendaraan Pribadi

Poin Penting Pastikan kendaraan dan dokumen dalam kondisi lengkap dan prima, termasuk servis mesin, rem,… Read More

6 hours ago

Muamalat DIN Dukung Momen Liburan Akhir Tahun 2025

Bank Muamalat memberikan layanan “Pusat Bantuan” Muamalat DIN. Selain untuk pembayaran, pembelian, atau transfer, nasabah… Read More

7 hours ago

Kawasan Komersial Ini Disebut Bakal Dongkrak Peluang Bisnis dan Investasi di Tangerang

Poin Penting Paramount Land menghadirkan Indica Grande sebagai kawasan komersial baru seluas 1,4 hektare untuk… Read More

10 hours ago

Tok! UMP DKI Jakarta 2026 Naik 6,17 Persen, Besarannya Jadi Segini

Poin Penting UMP DKI Jakarta 2026 resmi naik 6,17 persen menjadi Rp5.729.876, atau bertambah Rp333.115… Read More

10 hours ago

Antisipasi Lonjakan EV Periode Nataru, Dirut PLN Tinjau Langsung Kesiagaan SPKLU

Poin Penting PLN mengantisipasi lonjakan pemudik EV saat Nataru 2025/2026, dengan proyeksi pengguna mobil listrik… Read More

11 hours ago

Tindak Lanjuti Pernyataan Prabowo, Komisi VII Desak Aturan Penghapusan KUR

Poin Penting Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera menerbitkan aturan turunan penghapusan KUR, menindaklanjuti… Read More

11 hours ago