News Update

Ada 6% Masyarakat yang Setuju Untuk Dikenakan Pajak Sembako

Jakarta – Beberapa waktu lalu, draft rencana pemerintah untuk menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sembako bocor ke publik. Setelah dilakukan penelitian, ada sebanyak 6% masyarakat yang mendukung rencana ini di media sosial.

Big Data Expert Continuum Data Indonesia Omar Abdillah mengungkapkan, mayoritas masyarakat dari seluruh penjuru Indonesia menolak rencana PPN Sembako. Sebanyak 87% masyarakat Indonesia tidak setuju terkait dengan rencana ini.

“87% masyarakat di Internet menolak atau memberikan sentimen negatif. 7 kali lebih banyak dari sentimen positifnya,” ujar Omar dalam sebuah diskusi virtual, di Jakarta, Senin, 28 Juni 2021.

Omar menyebut, sebanyak 70% masyarakat kecewa dan menolak karena kebijakan ini dianggap tidak memihak rakyat. Lalu, warganet juga membandingkan rencana PPN Sembako dengan kebijakan PPBNM yang gratis dan kurangnya transparansi penggunaan pajak.

Sebagai informasi, penelitian yang dilakukan menyasar kicauan pengguna media sosial Twitter dan menganalisa 86 ribu perbincangan dari 63 ribu akun yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia. Observasi penelitian dilakukan selama 10 hari dan menghasilkan jumlah sampel yang cukup besar. (*)

Editor: Rezkiana Np

Evan Yulian

Recent Posts

Asbisindo Institute–VOCASIA Hadirkan E-Learning untuk Perkuat Kompetensi Bankir Syariah

Poin Penting Asbisindo Institute dan VOCASIA meluncurkan platform e-learning terintegrasi untuk memperkuat kapabilitas SDM perbankan… Read More

6 hours ago

Penyelundupan BBM Subsidi Marak, DPR Desak Pengawasan Diperketat

Poin Penting Penyelundupan BBM bersubsidi masih marak dan meresahkan masyarakat, terutama yang berhak menerima subsidi… Read More

11 hours ago

Grab Luncurkan 13 Fitur Baru Berbasis AI, Apa Saja?

Poin Penting Grab meluncurkan 13 fitur berbasis AI di acara GrabX untuk meningkatkan kenyamanan pengguna,… Read More

12 hours ago

Indonesia SIPF Siapkan Consultation Paper, Ini Tujuannya

Poin Penting SIPF menyiapkan consultation paper untuk mendorong Lembaga Perlindungan Pemodal masuk dalam revisi UU… Read More

12 hours ago

BI Sinyalkan Ruang Penurunan BI Rate Kian Sempit, Dampak Konflik Timur Tengah

Poin Penting Ruang penurunan suku bunga makin sempit, BI fokus pada stabilitas di tengah ketidakpastian… Read More

12 hours ago

Lo Kheng Hong Borong Saham Intiland dan Gajah Tunggal, Ini Profilnya

Poin Penting Lo Kheng Hong terus mengakumulasi saham DILD dan GJTL sepanjang awal 2026 saat… Read More

12 hours ago