Ilustrasi: Industri asurasni/Erman Subekti
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan ada sebanyak 38 dari total 144 perusahaan asuransi dan reasuransi belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum tahap pertama yang wajib dipenuhi pada 2026.
Sedangkan sisanya 106 perusahaan sudah memenuhi ekuitas minimum sebagaimana disyaratkan dalam regulasi penguatan permodalan industri perasuransian nasional.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono.
“Dalam rangka penegakan ketentuan dan pelindungan konsumen di bidang PPDP, kami telah melakukan langkah-langkah antara lain memonitor pelaksanaan supervisory action terhadap pemenuhan kewajiban peningkatan ekuitas tahap pertama di tahun 2026,” ujar Ogi dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan Juni 2025, Selasa (8/7).
Baca juga: Co-Payment Ditunda, OJK Siapkan POJK Baru Asuransi Kesehatan
Sebagaimana diketahui, aturan mengenai permodalan ini tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
Dalam aturan tersebut, ditetapkan bahwa modal disetor untuk perusahaan asuransi yang baru berdiri minimal Rp1 triliun. Sedangkan perusahaan reasuransi baru minimal Rp2 triliun.
Sementara itu, untuk perusahaan asuransi yang sudah berdiri, wajib memiliki ekuitas minimum Rp250 miliar dan Rp100 miliar untuk asuransi syariah paling lambat 31 Desember 2026.
Bagi perusahaan reasuransi, ekuitas minimum yang harus dipenuhi adalah Rp500 miliar, dan Rp250 miliar untuk reasuransi syariah.
Baca juga: Premi Asuransi Komersial Cuma Tumbuh 0,88 Persen pada Mei 2025
Tahap selanjutnya, OJK mengelompokkan perusahaan ke dalam Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE), dengan target pemenuhan pada 31 Desember 2028, sebagai berikut:
KPPE 1 (Tahap Minimum):
KPPE 2 (Tahap Lanjutan):
OJK menyatakan akan terus memantau dan mengambil langkah pengawasan ketat terhadap perusahaan yang belum menunjukkan progres signifikan.
Penegakan aturan ini juga bertujuan menciptakan industri asuransi yang lebih kredibel dan bertanggung jawab dalam melindungi hak-hak pemegang polis. (*) Alfi Salima Puteri
Poin Penting Notional value transaksi ICDX mencapai Rp12.477 triliun pada kuartal I 2026, melonjak 96%… Read More
Poin Penting OJK mulai membuka informasi saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi (high shareholding concentration) di… Read More
Poin Penting AAUI menyebut industri kesulitan memenuhi modal minimum tahap I 2026. Minat pemegang saham… Read More
Poin Penting KB Bank balik laba Rp66,59 miliar di 2025 dari rugi Rp6,33 triliun pada… Read More
Poin Penting Bank Mandiri terbitkan global bond USD750 juta dengan kupon 5,25% dan tenor 5… Read More
Poin Penting OJK rampungkan empat reformasi pasar modal untuk tingkatkan transparansi. OJK akan temui MSCI… Read More