Aceh Perlu Terapkan Standarisasi Infrastruktur Tahan Gempa

Menurut Andi, jatuhnya banyak korban kadang bukan semata-mata karena faktor gempa bumi itu sendiri, namun dapat juga disebabkan oleh banyaknya konstruksi yang tidak memenuhi standar tahan gempa. “Misalnya kemudian penduduk banyak tertimpa reruntuhan bangunan yang mudah rusak. Dan kita tahu kebanyakan bangunan-bangunan rumah dan fasilitas umum di Indonesia tidak dibangun dengan konstruksi tahan gempa,” pungkas Andi.

Dikatakannya, pemerintah perlu mewajibkan dan menegaskan pedoman mendirikan struktur maupun infrastruktur bangunan yang lebih aman terhadap bencana.  “Pergerakan  lempeng tektonik kerap memicu serangkaian gempa kuat, standarisasi ini perlu dibakukan ke depan,” tukas Andi.

Selain itu, guna mendukung standarisasi itu, perlu dilakukan pengembangan dan revisi standardisasi bahan konstruksi secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan teknologi. “Misalnya ada revisi SNI Gempa oleh Badan Standarisasi Nasional dan cara perhitungan harga satuan pekerjaan beton pracetak untuk Konstruksi secara terus menerus serta efisiensi oleh teknologinya dimana,” sambung Andi.

Kendati demikian, Gapensi tetap mengapresiasi gerak cepat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam memobilisasi tanggap darurat di Aceh pascagempa lalu. “Di lapangan kita lihat Kementerian PUPR sudah bergerak cepat memobilisasi unit pemecah beton, excavator, loader dan dump truck. Ini kita apresiasi gerak cepat Pak Menteri dan jajarannya,” ujar dia. (*)