Nusa Dua – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Luar Negeri serta para BUMN strategis menyelenggarakan Parallel Event untuk membahas skema pembiayaan Indonesia yang merupakan rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018.
Pertemuan ini menjadi terobosan konkret Indonesia pada rangkaian kegiatan IMF-WB 2018 terutama dalam penguatan skema pembiayaan Indonesia untuk memajukan ekspor dan outbound investment Indonesia yang mengundang para Menkeu dari sejumlah negara Afrika dan Asia, seperti Angola, Bangladesh, Kamerun, Ethiopia, Gabon, Mozambik, Namibia, Niger, Tanzania, Timor Leste, Somalia dan sejumlah negara lainnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indwarati menjelaskan bahwa Indonesia berkomitmen meningkatkan kerja sama ekonomi dengan pasar prospektif, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dirinya berharap dengan adanya pertemuan bersama mitra Indonesia di pasar prospektif ini, dapat disusun sebuah kebijakan dan terobosan yang sesuai dengan harapan para mitra Indonesia.
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, yang mempimpin pertemuan ini juga menekankan pentingnya bagi Indonesia untuk terus memperkuat regulasi nasional dan menciptakan inovasi-inovasi dalam menghadapi kendala yang dirasakan BUMN dan pelaku usaha RI ketika melakukan ekspansi usahanya, terutama ke pasar Afrika.
“Salah satu alternatif yang dapat ditempuh Pemerintah Indonesia adalah dengan mengembangkan skema counter-purchase. Ini diharapkan dapat menjadi agenda tahunan mengingat pentingnya dilakukan penguatan strategi pembiayaan ekpor Indonesia,” ujarnya di Nusa Dua, Bali, Minggu, 14 Oktober 2018.
Diharapkan pertemuan-pertemuan lanjutan tersebut dapat menjadi suatu proses memonitor kerja sama ekonomi konkret yang sedang dijajaki bersama oleh Indonesia dan mitra-mitranya di pasar prospektif.
Pada kesempatan ini, LPEI juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan PT Timah Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Ruang lingkup kesepahaman tersebut adalah pengerjan proyek bersama serta
komitmen LPEI untuk memberikan dukungan pembiayaan investasi dan/atau modal kerja ekspor.
Sebagai informasi, pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan fiskal, termasuk pemberian Penugasan Khusus Ekspor kepada LPEI atau yang disebut juga dengan National Interest Account (NIA) untuk mendukung program ekspor nasional atas biaya pemerintah. NIA adalah penugasan khusus oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan kepada LPEI untuk memberikan fasilitas pembiayaan, penjaminan, atau asuransi kepada proyek-proyek yang dianggap strategis oleh pemerintah namun sulit dilakukan oleh Lembaga keuangan komersial lain.
Hal ini ditempuh untuk memperkuat ekspor dan outbound investment Indonesia yang merupakan dua kunci yang menjadi perhatian pemerintah untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hingga tahun 2018, melalui keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, LPEI telah menerima sebanyak 5 penugasan khusus dengan total alokasi dana sebesar Rp2,7 triliun. (*)
