Jakarta — Realisasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) dinilai masih lambat seiring dengan masih lambatnya perekonomian global.
Managing Director SPS Group Asmat Amin menilai hal tersebut terjadi lantaran developer masih enggan membangun hunian bagi MBR karena subsidi bunga kredit hunian belum mampu memikat minat dunia usaha sektor properti. Selain itu, faktor ketentuan harga unit dan luasan rumah subsidi yang cenderung sama di tiap-tiap wilayah menjadi permasalahan developer.
Amin menilai, ketentuan pemberian harga yang merata terbilang tidak relevan lagi dengan kondisi bisnis saat ini. Sebab. pada praktiknya para pengembang kerap kesulitan melakukan hitung-hitungan bisnis pengembangan proyek hunian MBR dengan keuntungan yang waiar karena karakteristlk bisnis serta daya beli masyarakat di masing-masing wilayah berbeda-beda.
“Seharusnya, Pemerintah menentukan nilai luar rumah subsidi sesuai ilmu perbankan, dengan cara menghitung sepertiga besaran UMR (upah minimum regional) masing-masing daerah dikalikan 20 tahun plus bunga cicilan 5% per tahun,” kata Amin di Jakarta, Selasa 4 September 2018.
Baca juga: 8 Tahun Berlangsung, Realisasi FLPP Capai Rp32, 406 Triliun
Dia menyarankan agar dalam lima tahun ke depan Pemerintah membuat program pembangunan rumah bagi MBR tersendiri yang lebih massif, terstruktur, dan terencana guna mengatasil persoalan tersebut. Selain itu, Pemerintah iuga harus berani menawarkan insentif yang menarik bagi dunia usaha sehingga developer baik BUMN maupun swasta dengan sendirinya berbondong-bondong membangun hunian terjangkau bagi MBR.
“Jadi, dengan ukuran 25 meter per segi, maka harga rumah subsidi akan berbeda-beda sesuai karakteristik dan daya beli masyarakat di satu daerah. Skema ini juga memungkinkan pengembang untuk men-down grade luasan unit menjadi lebih kecil ketika hitung-hitungan bisnisnya tidak masuk karena harga tanah di daerahnya lebih mahal,” tukas Amin.
Sebagai informasi, hingga 27 Agustus 2018, realisasi penyaluran KPR FLPP tercatat baru 15 ribu unit dari total target yang ditetapkan 42 ribu unit. Pemerintah sendiri berniat akan mengevaluasi bank penyalur Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) pada akhir twitulan III 2018. Adapun evaluasi itu digelar karena realisasi penyaluran KPR FLPP atau KPR subsidi masih rendah.(*)
