PEMERINTAH yang sedang berusaha mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan terus mendorong perusahaan-perusahaan BUMN untuk menjadi agen pembangunan. Yang menjadi pertanyaan, apakah semua program pemerintah yang dijalankan perusahaan-perusahaan BUMN layak secara bisnis? Apabila tidak layak dan itu dijalankan oleh para direksi, tentu para komisaris di perusahaan BUMN harus mampu memberi pandangan jika direksi terlalu jauh melaksanakan program-program pemerintah.
Yang menjadi masalah adalah kursi-kursi komisaris perusahaan BUMN yang banyak diduduki unsur-unsur politik pendukung pemerintah maupun pejabat kementerian BUMN yang mustahil tidak merestui jika BUMN melaksanakan program yang diinginkan pemerintah.
Namun, figur-figur politisi di perusahaan BUMN yang sudah go public pasti akan mendapatkan penilaian negatif dari investor. Menurut kajian Biro Riset Infobank (birI) yang bertajuk “Rating 119 BUMN Versi Infobank 2018”, di perusahaan publik, pemegang saham minoritas seharusnya diperlakukan sama dengan yang mayoritas. Intervensi tidak bisa seenaknya dilakukan, baik dalam menjalankan perusahaan maupun penempatan direksi dan komisaris sesuai selera atau kepentingan pemilik mayoritas.
Kepentingannya harus untuk shareholders dimana mereka melihat earning per share sebagai indikator fundamental perusahaannya terus meningkat.
Seperti apa kinerja perusahaan-perusahaan BUMN yang sedang didorong menjadi agen pembangunan? Baca selengkapnya di Majalah Infobank Nomor 483 September 2018 edisi cetak atau digital!
