Jakarta – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah selesai melaksanakan Rapat Koordinasi Kondisi Perekonomian pada Kuartal Kedua 2018.
Menteri Keuangan yang juga menjabat sebagai ketua KSSK Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya hingga saat ini terus mencermati beberapa potensi yang dapat menganggu stabilitas ekonomi nasional yakni tekanan pada nilai tukar dan Surat Berharga Negara (SBN) terutama yang berasal dari ekspektasi lanjutan kenaikan Fed Fund Rate dan sentimen dari perang dagang antara pemerintah AS dan mitra dagang utamanya.
“Dalam rapat KSSK melihat beberapa potensi yang perlu dicermati baik eksternal maupun internal. Eksternal yang akan di pantau ialah kenaikan lanjutan Fed Fund Rate, dan perang dagang Amerika Serikat. Dan kita akan terus berjaga jaga dan mengantisipasi kejadian tersebut,” kata Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa 31 Juli 2018.
Tak hanya itu, KSSK juga akan terus menjaga keseimbangan antara perkembangan defisit transaksi berjalan dengan pertumbuhan ekonomi. Pihaknya juga terus mengantisipasi perkembangan ekonomi politik dalam negeri.
Selain itu, untuk mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global tersebut, KSSK telah melakukan assessment dan mitigasi terhadap berbagai potensi risiko yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan.
Pada bidang moneter, BI terus memperkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial dalam menjaga daya tarik pasar keuangan domestik sekaligus menjaga momentum pemulihan ekonomi. Salah satunya dengan suku bunga kebijakan Bank Indonesia (BI 7-day Reverse Repo Rate) yang dinaikkan sebesar 50 bps menjadi 5,25% pada 29 Juni 2018, sementara pelonggaran kebijakan Loan to Value Ratio (LTV) dilakukan untuk mendorong sektor perumahan. (*)
