Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesian pada akhir April 2018 tercatat sebesar US$356,9 miliar atau meningkat 7,6 persen secara tahunan (yoy). Total ULN tersebut terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$183,8 miliar serta utang swasta termasuk BUMN sebesar US$173,1 miliar.
Namun demikian ULN Indonesia yang tumbuh 7,6 persen (yoy) pada akhir April 2018 tersebut, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan ULN dibulan sebelumnya yang sebesar 8,8 persen (yoy). Berdasarkan data BI seperti dikutip, Kamis, 21 Juni 2018 di Jakarta, perlambatan ini terjadi baik pada ULN sektor pemerintah maupun ULN sektor swasta.
ULN Pemerintah pada April 2018 tumbuh melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya menjadi sebesar US$180,5 miliar. Utang pemerintah itu terbagi dalam SBN (SUN dan SBSN/Sukuk Negara) yang dimiliki oleh nonresiden sebesar US$125,1 miliar dan pinjaman dari kreditur asing sebesar US$55,4 miliar.
Baca juga: Ekonom: Utang Luar Negeri RI Masih Aman
ULN swasta tumbuh melambat dipengaruhi oleh ULN sektor pertambangan, sektor industri pengolahan dan sektor jasa keuangan. Secara tahunan, pertumbuhan ULN ketiga sektor tersebut pada April 2018 masing-masing sebesar 2,1 persen, 4,3 persem, dan 2,1 persen, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya.
Sementara itu, pertumbuhan ULN sektor pengadaan listrik, gas, dan uap/air panas (LGA) mengalami peningkatan dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 72,4 persen, relatif sama dengan pangsa pada periode sebelumnya.
Menurut BI, perkembangan ULN Indonesia pada April 2018 tetap terkendali dengan struktur yang sehat. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir April 2018 yang tercatat stabil di kisaran 34 persen atau masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara peers.
Berdasarkan jangka waktu, struktur ULN Indonesia pada akhir April 2018 tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,7 persen dari total ULN.
Melihat perkembangan ULN tersebut, Bank Sentral terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan terus memantau perkembangan ULN dari waktu ke waktu untuk mengoptimalkan peran ULN dalam mendukung pembiayaan pembangunan, tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. (*)
