Jakarta – Bursa pencalonan Gubernur Bank Indonesia (BI) mulai ramai diperbincangkan, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan nama-nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pengganti Perrry Warjiyo.
Maklum jabatan Gubernur BI, Agus Martowardojo akan berakhir pada Mei 2018. Sehingga banyak para pihak sudah marak mengungkapkan siapa sosok penganti Agus.
Melihat hal itu, Infobank sendiri coba telusuri ke DPR. Karena sejumlah nama kabarnya sudah santer beredar ke media dan bahkan ke DPR.
Sebut saja mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro. Tidak lepas nama mantan Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Hadad juga digadang-gadang sangat cocok masuk mengikuti bursa calon pengganti Agus Martowardojo di BI.
Baca juga: Ini Kata Agus Marto Soal Tiga Nama Calon Deputi Gubernur BI
Anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi partai Gerinda, Heri Gunawan sendiri mengatakan, saat ini belum ada usulan calon Gubernur BI yang masuk ke DPR. Namun beberapa nama sudah merebak santer terdengar.
Ia mengatakan ada dua nama yang sebetulnya menurut dia pantas menjabat kursi Gubernur BI.
Kedua nama itu adalah Bambang Brodjonegoro dan Muliaman D Hadad. Kedua nama tersebut cocok menggantikan Agus, karena punya kelebihan masing-masing.
Bambang Brodjonegoro dia bilang sangat kuat di perencanaan dan makro ekonomi. Sementara Muliaman D Hadad dinilai sangat kuat karena punya “komunikasi” dengan DPR.
Komunikasi ini maksudnya bukan kedekatan secara personal. Dia dinilai bisa merumuskan sesuatu apa yang diinginkan pasar, sehingga DPR sebagai wakil rakyat bisa menyampaikan apa yang diingikan rakyat, agar dibuat suatu kebijakan.
“Apalagi dia (Muliaman) dulu pernah di BI,” kata Heri kepada Infobank, Senin, 5 Febuari 2018.
Namun yang jelas kata Heri, siapapun nama calon yang masuk diharapkan bisa memahami kebijakan moneter atau kuat di bidang makro Ekonomi.
Sementara itu Analis Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara mengungkapkan Idealnya pengganti Gub BI selanjutnya berasal dari kalangan akademisi, birokrat maupun internal BI yang memahami kebijakan moneter. Selain itu juga berpengalaman dan mampu membaca arah perubahan ekonomi global.Hal ini katanya karena keputusan BI berpengaruh terhadap kepercayaan investor.
“Jadi sosok yang kredibel dibutuhkan agar investasi tumbuh semakin tinggi,” jelas Bhima.
Untuk nama mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro yang kabarnya akan masuk dalam bursa pencalonan, Ia pun menganggap keduanya sangat cocok.
Chatib dinilainya punya kelebihan dari sisi analisis moneter yang tajam. Track record sebagai akademisi juga menjadi sisi positif dalam membaca tren ekonomi global. Kemudian lebih diterima oleh pasar.
Sementara Bambang dinilai kelebihannya punya riwayat yang panjang di birokrasi dengan banyaknya jabatan strategis yang beliau emban mulai dari Menteri Keuangan hingga Menteri Bappenas saat ini.
“Namun menjelang Pemilu 2019 sosok Gubernur BI sebaiknya lebih netral dan tidak di intervensi oleh kepentingan politik. Faktor indepedensi dan integritas harus jadi pertimbangan utama,” jelasnya.
Secara objektif iapun melihat kinerja BI dibawah Agus Martowardojo, inflasi dalam 3 tahun terakhir terkendali dibawah target BI.
Kemudian meskipun kurs rupiah sempat melemah dari tahun 2014-2015 tapi sejak 2016-awal 2018 cenderung stabil dikisaran 13.300-13.500.
“Kekurangannya ada pada kebijakan suku bunga acuan, meskipun telah dirubah menjadi 7 days repo rate dan dalam 1 tahun terakhir suku bunga acuan telah turun 200 bps namun transmisi ke penurunan bunga kredit tergolong lambat,” jelasnya.
Melihat ketiga nama tersebut, tentu ketiganya sosok yang punya kelebihan masing-masing.
Dengan kondisi saat ini, Gubernur BI yang baru harus lebih kreatif dalam membuat kebijakan moneter sehingga peran BI sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional bisa lebih optimal.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun diharapkan bisa lebih “bijak” saat ini, karena kedepan banyak agenda penting, mulai dari pilkada, seagames dan pilpres.
Jadi sudah seharusnya nama-nama calon Gubernur BI bisa masuk ke DPR dengan cepat dan bisa diterima pasar. (*)
