Jakarta– Forum Ekonomi Dunia
atau World Economic Forum, yang
merupakan pertemuan tahunan para pelaku ekonomi dunia baik dunia usaha maupun pemerintah yang berlangsung di Davos Swiss digelar pada tanggal 23 Januari hingga 26 Januari 2018, dengan tema “Creating a Shared Future in a Fractured World”.
Tema tersebut diangkat di tengah kondisi ketimpangan yang kian meningkat, disertai perkembangan industri 4.0.
Melihat hal itu, International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) beranggapan bahwa saat ini berbagai negara di dunia sedang mengalami ketimpangan yang tertinggi tak terkecuali di Indonesia, terlebih revolusi industri dinilai akan berpotensi meningkatkan ketimpangan ekonomi.
“Walaupun ketimpangan yang diukur dari rasio gini pendapatan terus menurun. Tidak demikian dengan kekayaan. Selama lima tahun terakhir, kekayaan 50% penduduk di Indonesia terus turun dari 3,8% dari total kekayaan nasional menjadi 2,8%. Sementara 1% penduduk terkaya memiliki 45% dari kekayaan nasional,” ungkap Siti Khoirun Ni’mah, Program Manager INFID dalam Diskusi Publik Merespons Forum Ekonomi Dunia 2018 – Tantangan Penurunan Ketimpangan Ketenagakerjaan di Cafe Tjikini Lima, Jakarta, Selasa 23 Januari 2018.
Dalam kesempatan yang sama, Abdul Waidl selaku Sekjen Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), beranggapan bahwa revolusi industri dapat meningkatkan ketimpangan sosial dan ekonomi.
“Pembahan teknologi di Revolusi lndustri Keempat berpotensi meningkatkan ketimpangan terutama antara pekerja yang memiliki keahlian dengan yang tidak memiliki keahlian. Padahal 52% angkatan kerja yang ada saat ini berpendidikan SMP ke bawah,” ungkap Abdul.
Oleh karena itu, Infid terus mendorong pemerintah agar serius melaksanakan kebijakan guna menurunkan angka ketimpangan tersebut. Tak hanya itu, kebijakan penurunan ketimpangan haruslah berkelanjutan. Salah satunya ketimpangan dalam mendapatkan akses atas pekerjaan yang layak.
Siti menambahkan, untuk memastikan ketimpangan menurun secara berkelanjutan memang bukanlah pekerjaan yang mudah, terutama dalam hal pekerjaan. Terlebih saat ini dunia menghadapi perubahan corak produksi yang berbasis pada kemajuan teknologi, Perubahan yang disebut dengan Revolusi lndustri Keempat.
Dirinya mengatakan, pemerintah harus dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat dengan terus memperbaiki kualitas lembaga pendidikan dan vokasi. Kebijakan tersebut juga harus disertai dengan upah yang layak, dan langkah tersebut harus menjadi prioritas pemerintah.
“Pemerintah haruslah menjamin pendidikan dan pelatihan yang memberikan keahlian dan keterampilan yang memadai beserta tersedianya lapangan kerja. Pada saat yang sama pertumbuhan capital 1% orang-orang paling kaya harus didistribusikan kepada 50% penduduk miskin melalui kebijakan pajak yang adil dan memastikan tidak ada lagi penghindaran dan pengemplangan pajak,” tukas Siti Khoirun. (*)
