Jakarta – Setelah pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) di Blok Mahakam sudah 100 persen kembali dikelola oleh BUMN yakni Pertamina, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa selanjutnya Freeport harus menyerahkan saham minimal 51 persen ke Pemerintah.
Jokowi menegaskan, pemerintah ingin saham yang lebih besar, yang saat ini sedang dalam tahap proses. Menurutnya, sejauh ini sudah sekian puluh tahun pemerintah Indonesia hanya diberi sebanyak 9,3 persen saham perusahaan tambang di Kabupaten Timika, Papua itu.
“Sudah tiga tahun kita negoisasi, alot banget. Gak apa-apa alot yang penting jangan kalah. Saya sudah perintahkan minimal 51 persen. Tapi sudah tiga tahun juga belum rampung-rampung,” ujar Jokowi seperti dikutip dari laman Setkab di Jakarta, Selasa, 9 Januari 2018.
Sebelumnya dalam pertemuan di kantor Kementerian ESDM, pada akhir Agustus 2017 lalu, CEO Freeport McMoran Richard Adkerson telah sepakat melakukan divestasi 51 persen saham untuk kepemilikan nasional. Namun detil kesepakatan ini masih terus dinegosiasikan oleh pemerintah dan Freeport.
Sementara terkait dengan telah kembalinya 100 persen pengelolaan migas di Blok Mahakam ke pemerintah, Jokowi mengapresiasi upaya-upaya pemerintah yang telah dilakukan sejauh ini. Setelah 50 tahun dikelola oleh asing, pemerintah memastikan mulai Januari tahun ini pengelolaan migas di Blok Mahakam akan dikelola oleh Pertamina.
“Saya serahkan kepada Pertamina. Dulu kita satu persen saja enggak punya saham di situ, sekarang 100 persen. Ini berikan ke Pertamina,” ucap Jokowi.
Semula Blok Mahakam dikuasai oleh PT Total E&P Indonesie (TEPI). Namun, kontrak mereka habis per 31 Desember 2017. Pemerintah tidak memperpanjang izin pengelolaan blok atau Wilayah Kerja Mahakam, di Kalimantan Timur, dan memilih mengambil alih pengelolaan tersebut, dengan menyerahkannya kepada PT Pertamina (Persero). (*)
