Washington – Bank Dunia (World Bank) menyetujui pinjaman sebesar US$300 juta untuk Indonesia, guna membantu meningkatkan kualitas belanja pemerintah, administrasi pendapatan dan kebijakan perpajakan. Pembiayaan ini merupakan pinjaman kedua dari tiga rangkaian pinjaman dalam mendukung reformasi fiskal.
Adapun pinjaman sebelumnya untuk mendukung reformasi yang mencakup alokasi yang lebih besar untuk program bantuan kesehatan dan bantuan sosial, juga mengurangi pengecualian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk beberapa barang konsumsi, dan membantu keluarga berpenghasilan rendah agar keluar dari kemiskinan.
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A. Chaves mengatakan, reformasi fiskal perlu diteruskan agar Indonesia dapat memenuhi aspirasinya. Merancang dan menerapkan kebijakan perpajakan dan belanja yang efektif dapat meningkatkan taraf hidup keluarga miskin dan rentan.
“Dengan adanya sistem perpajakan yang lebih efisien dan adil akan memberikan sumberdaya lebih baik kepada pemerintah untuk menyediakan layanan penting seperti kesehatan, bantuan sosial, dan infrastruktur,” ujar Chaves dalam keterangannya, yang diterima di Jakarta, Jumat, 17 November 2017.
Menurutnya, rasio pendapatan terhadap PDB Indonesia merupakan salah satu yang terendah di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Kesenjangan pendapatan yang ada saat ini disebabkan oleh tingkat kepatuhan yang rendah. Hal ini juga disebabkan oleh rancangan kebijakan pajak yang kurang optimal sehingga terbatasnya basis pajak dan sulitnya pengelolaan.
“Tanpa reformasi besar dalam pengumpulan pendapatan, seiring dengan terus berlanjutnya harga komoditas yang moderat, maka rasio pendapatan terhadap PDB Indonesia mungkin akan tetap berada pada tingkat yang rendah. Ini akan sangat membatasi ruang fiskal untuk pembelanjaan prioritas pembangunan,” tambah Ekonom Utama Bank Dunia, Hans Anand Beck.
Pinjaman Reformasi Kebijakan Pembangunan Kedua (Second Fiscal Reform Development Policy) mendukung reformasi pemerintah untuk memperbaiki pengumpulan pendapatan dengan memperluas basis pajak dan memperbaiki tingkat kepatuhan bagi pembayar pajak individu maupun perusahaan.
“Pembuatan anggaran jangka menengah yang lebih banyak, proses pengadaan barang yang lebih dini, juga pemantauan belanja daerah akan mendukung efisiensi dan efektivitas belanja publik, termasuk untuk kesehatan, belanja modal infrastruktur, dan bantuan sosial,” ucapnya.
Pinjaman kebijakan pembangunan ini dibangun berlandaskan reformasi fiskal yang didukung oleh program Bank Dunia lainnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan publik. Pinjaman ini disiapkan di bawah kerja sama dengan Pemerintah Prancis melalui Agence Française de Développement. (*)
