Yogyakarta — Secara umum mayoritas perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) telah menerapkan manajemen tingkat dunia yang mampu mereduksi unsur-unsur birokratisasi.
Namun, praktik birokratisasi di BUMN masih saja terjadi. “Tantangan BUMN ke depan adalah mendapat tugas yang tidak tepat,” ujar Tony Prasetiantono, ekonom UGM, di Royal Ambarukmo Hotel, Yogyakarta, Kamis, 12 Oktober 2017.
Tony menyampaikan hal itu pada seminar “Melepaskan Birokratisasi BUMN” yang digelar Majalah Infobank sebagai rangkaian acara “Infobank BUMN Award 2017”.
Tony mencontohkan penugasan tidak tepat kepada BUMN dalam proyek kereta cepat Jakarta – Bandung. Menurut dia, proyek tersebut dipaksakan seolah efisien dan feasable.
Dia mengukur tepat-tidaknya tugas yang diberikan pemerintah dengan metode benchmarking. “Coba kita cari pembanding, ada tidak kereta cepat di luar negeri yang hanya menempuh jarak 142 kilometer?” tuturnya.
Di China, ungkap Tony, kereta cepat menempuh jarah 1.300-an kilometer. “Setiap proyek ada batas minumnya supaya efisien dan masuk economic of scale-nya” tegasnya.
Kasus lain, lanjut dia, adalah dalam penugasan BUMN proyek pembangunan jalan tol Bawen-Salatiga. “Ternyata tolnya sepi. Bagaimana BUMN bisa cepat mendapat profit? Sementara mereka selalu dituntut untuk meningkatkan kontribusi dividen ke pemerintah,” tutupnya. (DW)
