Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berharap, penerbitan Surat Utang Negara (SUN) yang per akhir Agustus 2017 mencatatkan outstanding sebesar Rp3.088 triliun ini dapat menopang perbaikan defisit fiskal di APBN-Perubahan 2017 yang diperkirakan mencapai Rp362 triliun.
Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Direktur SUN Kemenkeu, Loto Srinaita Ginting, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin, 11 September 2017. Menurutnya, target defisit APBN-P 2017 sebesar 2,67 persen itu masih perlu didukung oleh penerbitan SUN.
“Karena kondisi pembangunan infrastruktur kita masih harus dibiayai melalui SUN,” ujarnya.
Gencarnya pemerintah dalam penerbitan SUN ini, kata dia, sejalan dengan target pemerintah dalam mengejar ketertinggalan infrastruktur dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. “Selain itu, untuk meningkatkan belanja kesehatan dan pendidikan,” ucapnya.
Guna menudukung penerbitan SUN tersebut, lanjut dia, saat ini pemerintah tengah mendorong pertumbuhan jumlah investor individu. “Sekarang ini Investor individu sedang turut serta membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang nonritel di pasar sekunder,” jelasnya.
Per akhir Agustus 2017, tambah dia, outstanding SUN mencapai Rp3.088 triliun dengan jumlah terbesar dari SBN yang mencapai Rp2.563,3 triliun, sedangkan Surat Berharga Syariah Negara (sukuk negara) senilai Rp524,7 triliun. “SBN menjadi andalan sebagai sumber pembiayaan pembangunan kita,” paparnya.
Sementara itu, investor individu yang menempatkan modal di SBN mencapai Rp59 triliun, sebesar Rp48,35 triliun di instrumen SBN ritel. “Sebesar Rp10,7 triliun di SBN nonritel. Mereka membeli dari pasar sekunder yang sebesar 16 persennya bermain di tenor lebih dari sepuluh tahun,” kata dia.
Dia mengatakan, pada 29 September sampai 19 Oktober 2017, pemerintah akan meluncurkan ORI014 di pasar perdana, sehingga nantinya bisa menjadi pilihan investasi di pasar sekunder. “Sekarang ini, investor individu semakin cerdas, mereka tidak hanya membeli instrumen ritel, tetapi juga nonritel,” tutupnya. (*)