Jakarta – Menurut data Badan Pusat Statistik, saat ini Indonesia memiliki 131 juta angkatan kerja, yang terdiri dari 124 juta tercatat memiliki pekerjaan sementara 7 juta orang yang berstatus menganggur.
Meskipun presentase pengangguran cendrung menurun dalam 3 tahun terakhir,
Analis Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara mengungkapkan masih mengkhawatirkan, terutama disebabkan oleh berkurangnya lapangan kerja di sektor industri manufaktur.
Ia mengatakan, banyak perusahaan yang melakukan pengurangan karyawan secara bertahap sebagai bentuk efisiensi atau istilahnya downsizing.
“Contoh ekstreemnya adalah batam. Jumlah perusahaan yang berhenti produksi lebih dari 30 perusahaan,” kata Bhima kepada Infobank, Selasa, 29 Agustus 2017.
Faktor berikutnya adalah ketidakmampuan program pemerintah terutama pembangunan infrastruktur dalam menyerap tenaga kerja.
Di tahun 2016 lanjutnya penyerapan tenaga kerja sektor konstruksi justru turun 230 ribu orang.
Ini menjadi lampu kuning buat pemerintah kedepan, agar lebih cepat mendorong pertumbuhan sektor manufactur lebih baik lagi.
Seperti diketahui, perubahan kependudukan (demografi) di tanah air akan membuat jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan terus meningkat. Nantinya Indonesia diyakini akan menjadi salah satu negara dengan angkatan kerja terbanyak di Asia.
Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, peningkatan jumlah penduduk usia produktif merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi karena akan mampu meningkatkan konsumsi, peningkatan investasi, produktivitas dan penurunan angka ketergantungan.
Kondisi tersebut lebih dikenal dengan istilah bonus demografi. Bambang menilai, bonus demografi dapat memberi peluang untuk memanfaatkan produktivitas penduduk usia produktif agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Namun, bonus demografi dapat menjadi bencana demografi jika sumber daya manusia tidak memiliki kualitas baik yang ditandai dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Untuk itu, Indonesia perlu mempertimbangkan kebijakan untuk mengoptimalkan perubahan struktur penduduk tersebut,” kata Bambang. (*)
