Jakarta – Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Kontsruksi Indonesia (BPP Gapensi) mengapresiasi pembangunan infrastruktur oleh pemerintahan Jokowi-JK untuk kawasan timur Indonesia (KTI), utamanya Papua.
Gapensi menilai, pembangunan infrastruktur secara masif tersebut dapat mendorong efisiensi dan daya saing Papua ke depan.
“Suka tidak suka, mesti kita akui, saat ini pembangunan infrastruktur sangat masif di Papua. Risiko fiskal dan anggaran negara memang harus ada rezim yang berani tanggung dan mengambil risiko politik. Kalau takut ambil risiko, maka Papua akan terus tertinggal,” ujar Sekretaris Jenderal BPP Gapensi H.Andi Rukman Karumpa di Jakarta, Selasa, 29 Agustus 2017.
Meski demikian, Andi yang juga merupakan pengusaha asal Papua ini mengatakan, pembangunan infrastruktur secara masif tersebut tidak boleh membuat warga asli Papua menjadi terpinggirkan sebab merasa sulit bersaing dengan warga pendatang.
“Warga asli Papua harus diberi perhatian penuh agar mereka mampu menjadi tuan di kampung sendiri dan tidak menjadi penonton di tengah kemajuan pembangunan infrastruktur yang sangat pesat,” ucap Andi.
Oleh sebab itu, Andi mengusulkan agar pemerintah membina warga lokal agar dapat menjadi pelaku UKM disepanjang jalan, bandara, pelabuhan yang baru dibangun.
“Jadi, ada sentra-sentra UKM warga lokal, dimana mereka juga dilatih menjadi pengusaha baru. Sehingga kue pembangunan itu mereka bisa rasakan juga,” ujar Andi.
Harus diakui kebijakan pemerintah pusat sangat berdampak pada efisiensi perekonomian lokal. Misalnya, Presiden Jokowi juga telah menetapkan kebijakan satu harga untuk bensin di Papua.
BBM (Bahan Bakar Minyak) merupakan komoditas paling mahal di Papua. Tahun ini harga termahal itu berakhir.
Secara keseluruhan di kawasan timur Andi mendorong Pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan sebanyak 187 kawasan perbatasan mulai dari Pulau Rondo sampai NTT, termasuk di Skouw, Kota Jayapura, Papua. Bahkan sejumlah Pos Lintas Batas Negara telah diresmikan tahun ini. (*)
