SEBAGIAN bankir bank syariah masih deg-degan melewati kalender 2017. Kendati mulai memanaskan “mesin-mesinnya” dan ingin bisa kembali tancap gas, nyatanya sektor riil dan daya beli masyarakat masih lemah. Ruang pertumbuhan masih sempit dan hujan non-performing financing (NPF) yang melanda sejak tiga tahun terakhir belum sepenuhnya reda.
Secara industri, NPF perbankan syariah yang dihuni 13 bank umum syariah (BUS) dan 21 unit usaha syariah (UUS) masih 4,35 persen per Mei 2017. Pembiayaan macet banyak disumbang oleh BUS. Selain NPF-nya 4,75 persen, secara pangsa aset BUS hampir mencapai 70 persen terhadap aset perbankan syariah yang mencapai Rp375,74 triliun per Juni 2017. Sedangkan pangsa aset UUS hanya 27,50 persen dan sisanya bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).
Menurut data Biro Riset Infobank (birI) per Maret 2017, dari 13 BUS yang ada di Indonesia, separuhnya mencatat NPF di atas 4 persen, bahkan tiga di antaranya merah menyala, jauh di atas ketentuan NPF minimum 5 persen. Ketiga bank itu ialah Bank Victoria Syariah yang mencatat NPF 8,49 persen, Bank BJB Syariah mencatat NPF 18,13 persen, dan Bank Maybank Syariah Indonesia yang NPF-nya masih membara sebesar 46,55 persen. Kendati modal intinya otomatis telah tergerus secara signifikan, bantalan modal ketiga BUS tersebut masih memadai asal asetnya tidak dilahap api NPF yang baru.
Isu permodalan justru masih menerpa Bank Muamalat. Kendati telah berhasil menjinakkan NPF menjadi di bawah 5 persen, suntikan modal baru sangat dibutuhkan agar restrukturisasi di Bank Muamalat tidak jalan di tempat dan kembali berlari pertumbuhannya seperti periode sebelum 2014. Biro Riset Infobank mencatat, pada 2016 laba Bank Muamalat kembali merosot setelah mengalami pertumbuhan positif pada 2015. Dengan capital adequacy ratio (CAR) sekitar 12 persen, prospek kinerja Bank Muamalat tahun ini sangat tergantung pada masuknya modal baru.
Ingin tahu lengkapnya? Semua dikupas dalam Majalah Edisi Khusus Syariah Infobank
