Jakarta – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) melihat, salah satu permasalahan dalam penyediaan rumah saat ini adalah keterbatasan lahan. Hal ini harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah sehingga program sejuta rumah dapat dicapai.
“Untuk itu daerah harus menyiapkan bank tanah atau land bank sehingga ketika ada pembangunan sudah tersedia tanahnya,” ujar Jokowi di Jakarta, Jumat, 11 Agustus 2017.
Selain masalah lahan untuk mewujudkan rumah subsidi, kata dia, perencanaan dan pengendalaan tata ruang juga menjadi kendala dalam penyediaan rumah subsidi. Pasalnya, selama ini integrasi antara ketersediaan perumahan dengan fasilitas publik tidak seimbang.
“Banyak pengembang menarik diri karena susah mendapatkan fasilitas air bersih atau tidak terintegrasi dengan transportasi umum. Ini menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk melihat itu semua agar pembangunan bisa berjalan dengan maksimal,” ucapnya.
Dirinya menambahkan, pemerintah sangat berkonsentrasi untuk menyediakan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyalurkan belanja perumahan mencapai Rp74 triliun dari 2015 sampai 2019.
“Mestinya dengan belanja yang besar itu pergerakan di properti bisa melaju kencang. Belum lagi ada subsidi FLPP dari pemerintah kepada masyarakat yang menginginkan untuk bisa membeli rumah dengan harga yang baik dan tidak terbebani oleh bunga,” paparnya.
Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, pembiayaan untuk KPR bersubsidi dari 2015 sampai dengan Juli 2017 mencapai 430 ribu unit melalui skema Penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Selisih Bantuan Uang Muka (SBUM). (*)
