Jakarta – Menteri Telekomunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menilai, perkembangan industri Financial Technology (Fintech) yang tengah pesat diyakini dapat berperan penting dalam mendorong kemajuan sistem pembayaran yang ada saat ini.
Menurutnya, Fintech sangat dibutuhkan untuk transaksi pembayaran. Maka dari itu, Fintech berpotensi dapat memudahkan proses transaksi pembayaran dari luar ke dalam negeri atau sebaliknya. Hal ini, diharapkan menjadi masukan yang perlu dipikirkan oleh industri maupun regulatornya.
Dirinya mengusulkan, industri Fintech bisa berkoordinasi dengan regulator yakni dalam hal ini Bank Indonesia (BI) sebagai regulator di sistem pembayaran untuk memudahkan proses pengiriman uang atau transaksi pembayaran dari luar ke dalam negeri yang selama ini biayanya masih tergolong mahal.
Menurutnya, Fintech bisa mengembangkan aplikasi mobile money transfer atau mirip semacam e-wallet yang bisa digunakan untuk pengiriman uang dari luar ke dalam negeri dengan biaya yang murah. Selama ini, para WNI yang ingin mengirimkan uang ke Indonesia dikenai biaya berkisar Rp50.000.
“Para WNI seperti TKI di Hongkong biasanya mereka suka kirim uang sekitar Rp2,5 juta per bulan. Mereka dikenai dengan biaya Rp50.000, biayanya segitu berapapun pengirimannya, inikan masih mahal sekali,” ujar Rudiantara, di Jakarta, Selasa, 11 Juli 2017.
Melalui aplikasi yang dikembangkan Fintech itu, maka tentu biaya pengiriman uang bisa menjadi lebih murah daripada biaya pengiriman menggunakan jaringan perbankan. Dengan biaya yang murah, para WNI yang ingin mengirimkan uangnya ke Indonesia tidak perlu menanggung biaya mahal per sekali kirim.
“Jika itu terealisasi, maka perbankan Indonesia yang ada di luar bisa ditutup saja karena ada jalur pengiriman yang lebih murah,” ucapnya.
Saat ini, kata dia, perkembangan teknologi yang pesat harus mau tak mau harus ikut diterapkan oleh industri keuangan. Terlebih, zaman digitalisasi sudah ada didepan mata. Dirinya menyebut nantinya akan ada block chain transfer, di mana pengiriman uang akan dilakukan secara transparan.
“Ini akan terjadi di masa depan, kita mau tidak mau harus siap dengan perubahan yang terjadi ke depannya,” tutup Rudiantara. (*)
