Deregulasi dilakukan sesuai instruksi presiden. Ria Martati
Jakarta–Kemudahan pelaksanaan investasi melalui upaya deregulasi diyakini dapat meningkatkan kepercayaan investor.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Franky Sibarani, menyatakan hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Jokowi yang telah menginstruksikan kepada para Menteri Kabinet Kerja agar memangkas semua regulasi mulai dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, hingga Peraturan Menteri yang menghambat.
“Tujuan kami melakukan deregulasi investasi yaitu untuk menyederhanakan perizinan dan persyaratan perizinan, sehingga setiap izin penanaman modal dapat direalisasikan tanpa adanya hambatan yang bersifat administratif termasuk menghapuskan perizinan yang interlocking,” tukasnya di Jakarta, Jumat, 25 September 2015.
Secara garis besar, lanjut Franky, kebijakan tersebut diharapkan mampu memperbaiki iklim usaha di Indonesia karena dengan semakin mudahnya investor mengurus perizinan, tingat kepercayaan investor untuk menjalankan usahanya di Indonesia pun akan semakin meningkat. .
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Farah Ratnadewi Indriani, menambahkan bahwa BKPM menerapkan dua metode yaitu: Hapus, Gabung, Sederhanakan dan Limpahkan (HGSL) dan penyederhaan administrasi proses perizinan.
Pendekatannya adalah melalui perizinan yang memerlukan waktu penyelesaian cukup lama, antara lain Perizinan lahan/pertanahan, Perizinan Lingkungan, dan Perizinan Daerah.
Farah menjelaskan, pencapaian deregulasi investasi yang telah dikoordinasikan oleh BKPM antara lain mencakup Perizinan Listrik dari 49 izin menjadi 25 izin (923 hari menjadi 256 hari), Perizinan Pertanian dari 20 izin menjadi 12 izin (751 hari menjadi 182 hari), Perizinan Perindustrian dari 19 izin menjadi 11 izin (672 hari menjadi 152 hari), 4) Perizinan Kawasan Wisata dari 17 izin menjadi 11 izin (661 hari menjadi 188 hari), Perizinan Pertanahan ada empat capaian perizinan untuk HGU 3000-6000 Ha (123 hari menjadi 90 hari), Perizinan Kehutanan ada 13 capaian perizinan untuk izin pelepasan kawasan hutan (111 hari menjadi 47 hari), Perizinan Perhubungan ada empat capaian perizinan untuk izin terminal khusus (30 hari menjadi 5 hari), Proses tax allowance lebih pasti dan sederhana, dari lama proses yang tidak pasti menjadi 28 hari.
Selain penyederhanaan perizinan, BKPM juga telah melakukan perbaikan ease of doing business Indonesia melalui pengurangan jumlah prosedur, biaya dan waktu. (*)
