Poin Penting
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menilai data backlog perumahan masih belum akurat karena tidak berbasis by name by address.
- Ketidakjelasan data menyulitkan penyaluran program perumahan agar tepat sasaran dan terarah.
- BTN mendorong pemerintah, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), membangun database terintegrasi untuk mempercepat penyelesaian backlog.
Bandung – Persoalan backlog perumahan di Indonesia dinilai masih menghadapi sejumlah kendala mendasar, terutama terkait akurasi data.
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Nixon Napitupulu, mengatakan data backlog yang selama ini digunakan masih bersifat statistik dan belum mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Cuma problem-nya sampai hari ini sama. Enggak ada siapa sebenarnya yang backlog itu, terus mereka sekarang ada di mana. Itu enggak ada, by name by address,” ujar Nixon, dalam media gathering di Bandung, Jawa Barat, Kamis, 11 April 2026.
Baca juga: BTN Siapkan Bundling KPR, Bantu Nasabah Penuhi Kebutuhan Hunian hingga Gaya Hidup
Menurut Nixon, kondisi tersebut menyulitkan upaya penyelesaian backlog secara terarah. Pasalnya, pemerintah dan pelaku industri belum memiliki basis data yang jelas untuk menentukan prioritas penyaluran program perumahan.
Ia mencontohkan sistem antrean haji yang dinilai lebih terukur karena memiliki data lengkap, termasuk identitas dan antrean calon jemaah. Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat memperkirakan waktu penyelesaian antrean secara lebih akurat.
“Nah, di perumahan enggak ada. Itu yang kita juga sering sampaikan ke pemerintah,” jelasnya.
Dorong Database Terintegritas
BTN, lanjut Nixon, mendorong pemerintah, termasuk pengelola dana perumahan serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), untuk mengembangkan ekosistem database terintegrasi.
Melalui sistem tersebut, masyarakat yang membutuhkan rumah dapat mendaftar lebih awal sehingga tercipta antrean yang transparan dan terukur.
Baca juga: BTN Salurkan KUR Rp2,72 Triliun hingga Maret 2026, Perkuat Beyond Mortgage
Upaya Pemerintah dan Tantangan
Di sisi lain, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi backlog, antara lain meningkatkan kuota program perumahan hingga lebih dari 200 ribu unit. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga ditingkatkan dengan target lebih dari 400 ribu unit tahun ini.
Pemerintah juga meluncurkan berbagai skema pembiayaan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian.
Baca juga: Backlog Perumahan Masih Tinggi, Menko AHY Dorong Kolaborasi Pelaku Properti
Meski demikian, Nixon menilai penyelesaian backlog tidak hanya bergantung pada peningkatan pasokan. Kejelasan data menjadi faktor kunci agar program berjalan tepat sasaran.
“Tapi again ya, there is two things. Dari sisi pemerintahnya sudah nambah, tapi dari sisi backlog-nya kita memang juga harus tahu berapa sebenarnya real numbers of backlog,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
