Poin Penting
- Menteri ATR mengusulkan tambahan anggaran Rp672 miliar untuk mendukung program 3 juta rumah.
- Dana tambahan difokuskan pada percepatan RDTR, RTRW, dan sertifikasi lahan di wilayah prioritas.
- Pemerintah menargetkan pembangunan hunian layak bagi warga di kawasan kumuh, termasuk bantaran rel di Jakarta.
Jakarta – Kementerian ATR/BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp672 miliar guna mendukung percepatan program 3 juta rumah. Usulan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya mempercepat penataan ruang dan sertifikasi lahan, terutama di kawasan permukiman yang belum tertata.
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid mengatakan, pihaknya telah mengajukan permintaan tambahan anggaran kepada pemerintah pusat.
“Kementerian ATR/BPN sedang mengusulkan anggaran tambahan kepada Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan untuk melaksanakan program 3 juta rumah dan percepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),” ujar Nusron dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu, 1 April 2026.
Sebelumnya, Purbaya menegaskan pemerintah akan membatasi pengajuan anggaran baru dari kementerian/lembaga (K/L) guna menjaga stabilitas APBN di tengah ketidakpastian global.
“Saya akan batasi anggaran baru, jangan diajukan lagi,” ujar Purbaya di kantor Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
Baca juga: Menkeu Purbaya Setop Pengajuan Anggaran Baru demi Jaga APBN
Menteri ATR Percepat RDTR dan RTRW
Menurut Nusron, tambahan anggaran tersebut juga akan digunakan untuk mempercepat penyusunan RDTR dan revisi RTRW. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung legalitas dan penataan kawasan permukiman, khususnya di wilayah kumuh yang menjadi target pembangunan.
Ia menjelaskan, percepatan ini berkaitan dengan proses sertifikasi lahan yang tidak seluruhnya dapat dijangkau melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Yang itu kalau menunggu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) murni, karena PTSL itu basisnya kewilayahan, sementara ini basisnya adalah tematik, tema perumahan, sehingga ada yang belum tercakup PTSL, maka akan tercakup dari sini,” ujarnya menambahkan.
Prioritas Daerah dengan Sertifikasi Rendah
Nusron mengatakan dukungan terhadap program 3 juta rumah akan difokuskan pada daerah dengan tingkat sertifikasi lahan yang masih rendah. Wilayah prioritas tersebut meliputi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk kawasan permukiman kumuh di Jakarta.
“Termasuk juga Jakarta ini, karena daerah pemukiman kumuh di Jakarta. Kebutuhan anggaran tambahannya untuk menyelesaikan target 3 juta rumah kurang lebih sekitar Rp672 miliar,” katanya.
Baca juga: Purbaya Sebut BGN Usul Efisiensi MBG, Bisa Hemat Rp40 Triliun Setahun
Arahan Presiden untuk Hunian Layak
Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya meminta sejumlah kementerian dan lembaga untuk mempercepat pembangunan hunian layak bagi masyarakat yang tinggal di bantaran rel kereta api.
Instruksi tersebut disampaikan usai Prabowo meninjau langsung kawasan permukiman padat di sekitar rel kereta di wilayah Senen, Jakarta. Dalam kunjungan tersebut, warga menyampaikan bahwa mereka telah tinggal di lokasi tersebut selama puluhan tahun dengan kondisi hunian yang terbatas.
Pemerintah pun berkomitmen untuk segera menyiapkan pembangunan rumah layak huni beserta fasilitas dasar seperti mandi, cuci, kakus (MCK) bagi masyarakat terdampak. (*)
Editor: Yulian Saputra
