Poin Penting
- Gubernur Jatim meminta kepala daerah menyiapkan strategi menghadapi dampak geopolitik global pada sektor energi, pangan, dan logistik.
- Jatim memiliki peran strategis sebagai motor ekonomi nasional sekaligus pusat logistik dan lumbung pangan Indonesia.
- Pemprov Jatim memperkuat ketahanan melalui stabilisasi harga, jaminan energi, serta perlindungan ekonomi dan sosial masyarakat.
Jakarta – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) meminta seluruh kepala daerah meningkatkan kesiapan menghadapi dampak dinamika global. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menegaskan, risiko geopolitik global berpotensi memengaruhi sektor strategis seperti energi, pangan, dan logistik di Jatim.
“Kita memahami bahwa dinamika geopolitik global berpotensi memberikan dampak luas terhadap sektor energi, pangan, dan logistik. Ini menjadi risiko nyata yang harus kita antisipasi bersama,” ujarnya di Surabaya, dikutip Antara, Kamis (26/3/2026).
Baca juga: Geopolitik dan Harga Minyak Bayangi Ekonomi 2026, Permata Bank Lakukan Strategi Ini
Strategi Jatim Hadapi Tekanan Geopolitik Global
Menurut Khofifah, tantangan global harus dijawab melalui penguatan ketahanan daerah serta peningkatan kapasitas adaptasi agar Jatim tetap resilien sekaligus mampu menangkap peluang di tengah perubahan global.
Sebagai motor ekonomi nasional, Jatim mencatat kontribusi signifikan dengan porsi 25,29 persen terhadap ekonomi Pulau Jawa dan 14,40 persen terhadap nasional. Pada 2025, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim mencapai Rp3.403,17 triliun dengan pertumbuhan sebesar 5,33 persen.
Kinerja investasi Jatim juga menunjukkan tren positif dengan kontribusi 7,5 persen terhadap nasional dan berada di posisi ketiga secara nasional. Pada triwulan IV 2025, investasi tumbuh 31,6 persen secara kuartalan dan 11,4 persen secara tahunan.
Peran Strategis Jatim di Sektor Logistik dan Pangan
Di sektor logistik, Jatim menjadi simpul distribusi nasional melalui Pelabuhan Tanjung Perak yang melayani 24 dari 41 rute tol laut dan menyuplai hampir 80 persen kebutuhan logistik ke 19 provinsi di Indonesia Timur.
Selain itu, Jatim juga berperan sebagai lumbung pangan nasional dengan produksi padi dan beras tertinggi. Cadangan beras pemerintah tercatat mencapai 825,36 ton.
“Maka menjaga ketahanan pangan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan strategis. Jawa Timur harus menjadi daerah yang tidak hanya tahan terhadap krisis pangan, tetapi juga menjadi penopang ketahanan pangan nasional,” kata Khofifah.
Untuk memperkuat ketahanan tersebut, Pemprov Jatim menjalankan berbagai langkah, mulai dari peningkatan produksi, optimalisasi lahan, percepatan distribusi pupuk bersubsidi, hingga penguatan distribusi melalui program Jatim Agro-Hub.
Stabilisasi harga juga dilakukan lewat operasi pasar dan pasar murah di 38 kabupaten/kota serta optimalisasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).
Baca juga: Kebijakan WFH Segera Diumumkan, Purbaya Hitung Dampaknya ke Ekonomi dan Konsumsi BBM
Jaminan Energi dan Perlindungan Ekonomi Masyarakat Jatim
Di sektor energi, pemerintah memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) tetap aman meski harga energi global berfluktuasi. Dalam jangka panjang, pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Jatim terus dipercepat dengan kapasitas mencapai 709,13 megawatt (MW).
Efisiensi belanja daerah juga dilakukan melalui kebijakan work from home (WFH), pengurangan perjalanan dinas, serta optimalisasi rapat daring sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat Jatim, dukungan terhadap UMKM diperkuat melalui relaksasi dan restrukturisasi kredit. Selain itu, perlindungan sosial diperluas lewat Program Keluarga Harapan (PKH) Plus, bantuan bagi penyandang disabilitas, bantuan langsung tunai (BLT) untuk buruh, serta dukungan permodalan bagi kelompok rentan.
“Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak melakukan panic buying. Pemerintah menjamin ketersediaan stok dan harga BBM subsidi tetap terkendali,” katanya. (*)
Editor: Galih Pratama
