Oleh Mahendra Siregar, Pengamat Geopolitik
SEPANJANG sejarah 100 tahun terakhir, Amerika Serikat (AS) tidak pernah “kalah perang” secara militer atau taktikal terhadap negara lain. “Kekalahan” AS di Vietnam maupun Afganistan disebabkan berubahnya sentimen konstituen politik di AS yang menjadi sangat antiperang, sehingga menyebabkan pemerintah yang berkuasa di AS diganti atau berganti posisi.
Saat perang Vietnam, Presiden Lyndon B. Johnson dari Partai Demokrat, yang mengeskalasi perang di Vietnam dengan menurunkan pasukan secara besar-besaran, digantikan oleh Presiden Richard Nixon tahun 1969 dari Partai Republik. Richard Nixon secara bertahap mengurangi dan akhirnya menarik mundur seluruh pasukan AS dari Vietnam tiga tahun kemudian. Akibatnya, pemerintah Viet Cong Vietnam Utara berkuasa atas seluruh Vietnam Selatan, dan kemudian menyatukan dua negara itu menjadi Republik Sosialis Vietnam tahun 1976.
Begitu juga halnya dengan perang AS di Afganistan. Mantan Wapres Biden sejak kampanye pilpres tahun 2019 menghadapi Presiden Trump sudah menjanjikan akan menarik pasukan dari Afganistan karena misi pasukan itu dianggap sudah tercapai. Dan, setelah menang pilpres, Presiden Biden dalam waktu kurang dari dua tahun memerintahkan penarikan mundur penuh seluruh pasukan AS dari sana, bahkan terkesan secara terburu-buru.
Ironi terbesar yang terjadi di Afganistan bagi AS adalah setelah 20 tahun berperang di Afganistan melawan rezim Taliban, yang dianggap bertanggung jawab terhadap serangan teroris September Eleven 2001, justru AS menyaksikan Taliban kembali berkuasa di Afganistan bahkan menguasai seluruh peralatan dan instalasi militer yang ditinggalkan AS.
Kedua kasus di atas menjadi rujukan penting. Kekalahan perang AS lebih disebabkan sentimen politik dalam negerinya, yang berubah menjadi sangat anti-perang. Bukan karena kekalahan pasukannya di medan perang. Lalu, bagaimana dengan perang di Iran saat ini?
Peristiwa elektoral terdekat saat ini adalah Pemilihan Sela AS (mid-term election) pada tanggal 3 November 2026, yang akan memilih seluruh atau 435 anggota DPR (House of Representatives) dan 33 dari 100 senator. Parpol yang menang dalam pemilu sela itu akan menguasai Ketua DPR (Speaker of the House), Ketua-Ketua seluruh Komisi, menetapkan Agenda Legislatif, sehingga secara efektif akan menentukan apakah suatu RUU akan lolos atau gugur.
Namun, satu hal penting yang secara riil tidak dilakukan pada pemilu sela itu adalah referendum tingkat kepercayaan terhadap presiden yang sedang berkuasa. Pada tahun ini, justru faktor ini yang akan menjadi penentunya.
Berdasarkan pengalaman selama 40 kali pemilu sela sejak Perang Saudara di AS tahun 1862, parpol pendukung presiden petahana kalah 37 kali dan hanya menang 3 kali. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai demokrasi masyarakat AS yang lebih menyukai sistem check and balance antara eksekutif dan legislatif, atau dapat juga dianggap sebagai penilaian ketidakpuasan terhadap kinerja presiden petahana.
Hal itu terjadi karena sejarah yang sama mencatat pada pemilu sela parpol pendukung presiden secara rata-rata kehilangan sekitar 26 kursi DPR dan 4 kursi senat. Jika hal ini ditempatkan pada posisi Partai Republik saat ini, yang hanya mayoritas 3 kursi di DPR dan 6 kursi di senat, maka parpol itu sangat rawan terhadap kehilangan mayoritas di kedua lembaga itu.
Dengan latar belakang sejarah itu saja, Presiden Trump dan Partai Republik patut khawatir dengan hasil pemilu sela November mendatang. Apalagi jika perang di Iran berjalan berkepanjangan. Kenapa?
Faktor-Faktor Penentu Pemilu Sela AS Tahun 2026
Pemilu Sela AS, November ini, seperti yang juga terjadi dalam pemilu dan pilpres sebelumnya ditentukan oleh sejumlah faktor utama. Faktor yang dimaksud di antaranya inflasi dan affordability; harga energi dan BBM; imigrasi; kondisi ekonomi dan lapangan kerja; belanja dan utang pemerintah serta pajak; dan isu-isu sosial utama seperti kesehatan, program sosial, aborsi, keamanan publik, dan isu yang biasanya tidak terlalu mendapat perhatian: politik luar negeri AS.
Dalam konteks itu, perkembangan perang di Iran sangat berisiko bagi Presiden Trump dan Partai Republik. Apabila perang berakhir dalam waktu singkat sebelum kampanya pemilu mencapai puncaknya pada Agustus-awal November, maka relevansinya agak terbatas memengaruhi hasil pemilu. Namun, apabila terjadi sebaliknya, perang berlangsung panjang, maka dapat dipastikan Partai Republik akan terpukul.
Perang dengan Iran ditransmisikan kepada Pemilu Sela AS melalui beberapa faktor penentu berikut ini:
Satu, harga energi dan BBM akan langsung membebani masyarakat AS. Strategi defensif Trump yang mengatakan bahwa AS saat ini swasembada energi bahkan net eksportir tidak berpengaruh karena minyak produksi dalam negerinya tetap akan mengikuti harga dunia. Tidak ada mekanisme subsidi harga BBM di AS.
Dua, selain harga energi yang secara langsung akan menyebabkan inflasi naik, negara-negara Teluk Persia (GCC) adalah sumber 30% amonia dan 50% urea yang diperdagangkan dunia, dan merupakan elemen penting produksi pupuk nonorganik. Kondisi ini menjadikan faktor inflationary yang makin besar. Terlebih lagi bagi Partai Republik, di mana daerah pertanianperdesaan AS merupakan basis kuat konstituen MAGA/America First pada pilpres dan pemilu 2024.
Tiga, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja AS akan melambat, baik karena faktor harga energi dan inflasi tadi maupun bank sentral AS yang akan lebih enggan menurunkan suku bunga saat risiko inflasi meningkat.
Empat, perang yang lama akan meningkatkan belanja pertahanan AS. Hal itu akan mendongkrak defisit dan utang pemerintah AS, yang sangat tidak populer di masyarakat AS, terutama kalangan pendukung Partai Republik dan Presiden Trump yang menang pemilu dan pilpres 2024 dengan janji menurunkan belanja, defisit, pajak maupun utang pemerintah.
Selain isu-isu yang lazim terjadi saat pemilu AS itu, perang berkepanjangan akan menimbulkan sentimen anti-pemerintah karena jumlah korban di pihak AS dan secara keseluruhan meningkat. Sentimen anti-AS dan anti-Trump di dunia akan meningkat tajam yang akan langsung meningkatkan risiko keamanan bagi AS dan warganya. Hal itu juga akan mengurangi dukungan terhadap posisi mereka dalam persaingan geopolitik dan geoekonomi dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Kesimpulan
Makin lama perang AS-Israel dengan Iran berlangsung, maka probabilitas Partai Republik akan tergerus pada pemilu sela mendatang akan makin meningkat. Pada gilirannya yang akan dipersalahkan adalah Presiden Trump, karena melakukan perang tanpa konsultasi dengan Kongres.
Jika hal itu terjadi, maka dapat diprakirakan akan terjadi kebuntuan sistem legislasi di Kongres, munculnya berbagai proses investigasi, termasuk kasus Epstein, dan maraknya gagasan impeachment terhadap Presiden Trump. Kondisi paruh kedua Presidensi Trump akan berubah drastis: Gedung Putih menjadi sangat berkurang efektivitasnya, risiko stagflasi AS meningkat, dan dominasi AS atas politik dan ekonomi global berkurang. (*)
