Poi Penting
- Governance reset BUMN yang dilakukan Danantara dinilai penting untuk memperbaiki tata kelola sekaligus memperkuat peran BUMN sebagai instrumen pembangunan nasional.
- Dalam jangka pendek, langkah ini bersifat korektif melalui bedah neraca, audit laporan keuangan, dan evaluasi aset untuk mengatasi inefisiensi, tumpang tindih investasi, serta masalah tata kelola.
- Dalam jangka panjang, governance reset harus menjadi reposisi strategis BUMN, dengan transparansi dan standar global agar meningkatkan kredibilitas di mata investor.
Jakarta – Langkah governance reset yang dilakukan Danantara Indonesia terhadap sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) dinilai sebagai upaya penting untuk memperbaiki tata kelola sekaligus memperkuat peran BUMN sebagai instrumen pembangunan nasional.
Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Mohamad Dian Revindo, mengatakan langkah tersebut seharusnya tidak hanya berhenti pada pembenahan administratif, tetapi juga menjadi fondasi transformasi yang lebih luas.
“Governance reset tidak seharusnya berhenti pada pembenahan administratif. Namun dapat mewujudkan visi membawa BUMN menjadi instrumen utama pembangunan nasional,” ujar Revindo, Selasa, 10 Maret 2026.
Ia menjelaskan, governance reset pada BUMN memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi korektif dan dimensi strategis.
Dalam jangka pendek, langkah seperti bedah neraca, audit laporan keuangan, serta evaluasi aset dapat menjadi tindakan korektif untuk merespons berbagai persoalan lama di BUMN.
“Seperti inefisiensi aset, tumpang tindih investasi, serta kualitas tata kelola yang belum merata antar perusahaan,” ujarnya.
Baca juga: Fitch Soroti Program MBG dan Danantara, Ini Respons Airlangga
Namun dalam perspektif jangka panjang, governance reset seharusnya menjadi langkah reposisi strategis BUMN agar negara tetap memiliki kendali efektif pada sektor-sektor strategis yang berkaitan dengan kepentingan publik seperti energi, infrastruktur, pangan, dan logistik.
“Dalam konteks global, banyak negara menggunakan state-owned enterprises sebagai instrumen kebijakan industri dan kedaulatan ekonomi. OECD (2023 dan 2024) mencatat bahwa BUMN tetap memainkan peran strategis dalam sektor energi, transportasi, dan keuangan di banyak negara,” jelas Revindo.
Revindo meyakini, ketika Danantara Indonesia melakukan evaluasi ulang kebijakan tata kelola BUMN, hal tersebut bakal mendapatkan perhatian dari pasar.
Misalnya saja, kata dia, keyakinan baru akankah BUMN bisa konsisten dengan standar internasional dengan mengedepankan proses yang dijalankan secara transparan.
Bila Danantara Indonesia melakukan dengan menjunjung tinggi aspek transparansi, Revindo optimistis, langkah governance reset ini dapat meningkatkan kredibilitas BUMN di mata investor dan lembaga pemeringkat.
Sebaliknya lanjut Revindo, jika perubahan dipersepsikan sebagai upaya kosmetik untuk memperbaiki laporan keuangan, maka bisa memicu ketidakpastian di pasar.
Baca juga: Danantara Beberkan Langkah Governance Reset untuk Benahi BUMN
“Untuk itu, alignment dengan standar global dan transparansi komunikasi publik menjadi kunci,” katanya.
Revindo juga mengingatkan Danantara Indonesia melakukan governance reset terhadap sistem insentif manajemen, mekanisme pengawasan dan indikator kinerja berbasis value creation. Sehingga perubahan yang dilakukan Danantara Indonesia tidak sekadar pergantian struktur dan administrasi.
Bila hanya hanya pada tahap pergantian struktur dan administrasi, Revindo khawatir akan memicu terjadinya resistensi internal.
“Jika perubahan hanya bersifat administratif, resistensi akan tetap muncul. Tetapi jika reformasi menciptakan insentif yang lebih jelas dan profesional, maka adaptasi biasanya dapat terjadi secara bertahap. Berbagai studi menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi sangat bergantung pada perubahan sistem insentif dan akuntabilitas manajemen,” tandasnya.
Sebelumnya Danantara Indonesia sudah menyampaikan rencana melakukan governance reset kepada sejumlah BUMN. Melalui entitas Danantara Asset Management (DAM), governance reset ini akan fokus pada pengkajian secara menyeluruh dan terstruktur terhadap perusahaan-perusahaan BUMN.
Proses ini mencakup evaluasi kebijakan akuntansi, kualitas dan pencatatan aset, penguatan sistem tata kelola serta manajemen risiko yang terintegrasi guna memastikan standar pengelolaan yang semakin solid dan selaras dengan praktik terbaik. (*)
Editor: Galih Pratama
