Poin Penting
- Danantara berencana melakukan governance reset untuk memperkuat fundamental BUMN.
- Kebijakan dinilai dapat meningkatkan efisiensi, profesionalisme, dan nilai ekonomi perusahaan negara.
- Tantangan utama mencakup konsolidasi tata kelola lintas sektor dan integrasi manajemen risiko.
Jakarta – Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia berencana menjalankan governance reset untuk memperkuat fundamental perusahaan-perusahaan milik negara.
Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis untuk memperbaiki struktur pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar lebih efisien, produktif, dan mampu menciptakan nilai ekonomi jangka panjang.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah positif untuk membenahi berbagai persoalan klasik yang selama ini melekat dalam tata kelola BUMN.
“Governance reset BUMN harus dibaca sebagai dua hal. Pertama, koreksi atas persoalan lama, dan kedua reposisi strategis untuk masa depan. Pemerintah ingin mengubah BUMN dari sekadar pelaksana kebijakan menjadi pencipta nilai ekonomi yang mampu mendorong industrialisasi, hilirisasi, dan investasi jangka panjang,” kata Syafruddin dalam keterangannya, dikutip Jumat, 6 Maret 2026.
Baca juga: Danantara Beberkan Langkah Governance Reset untuk Benahi BUMN
Menurut Syafruddin, selama beberapa dekade BUMN di Indonesia menghadapi berbagai persoalan struktural, seperti intervensi kebijakan yang kuat, lemahnya disiplin investasi, serta hubungan yang kurang jelas antara fungsi negara sebagai pemilik dan pembuat kebijakan.
Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi menurunkan efisiensi perusahaan sekaligus menimbulkan risiko fiskal tersembunyi bagi negara.
Karena itu, governance reset dinilai penting untuk memperbaiki struktur tersebut melalui penguatan tata kelola, peningkatan profesionalisme manajemen, serta pemisahan yang lebih tegas antara mandat bisnis dan mandat kebijakan.
Reposisi Strategis BUMN
Lebih jauh, Syafruddin menilai kebijakan ini juga menandai reposisi strategis BUMN dalam pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah dinilai ingin mengubah peran BUMN dari sekadar instrumen pelaksana kebijakan menjadi motor pencipta nilai ekonomi.
“Dalam konteks global yang semakin kompetitif, perubahan orientasi ini dianggap krusial agar BUMN dapat berperan lebih besar dalam mendorong industrialisasi, hilirisasi sumber daya alam, serta investasi jangka panjang,” jelasnya.
Baca juga: Fitch Soroti Program MBG dan Danantara, Ini Respons Airlangga
Meski demikian, Syafruddin menilai upaya konsolidasi tata kelola BUMN di bawah satu entitas seperti Danantara tidak akan mudah. Hal ini disebabkan oleh keragaman sektor usaha BUMN, mulai dari energi, perbankan, infrastruktur, telekomunikasi, hingga transportasi.
Setiap sektor memiliki struktur pasar, model bisnis, dan profil risiko yang berbeda, sehingga kerangka pengawasan yang dibangun harus mampu menjangkau perbedaan tersebut tanpa menghambat fleksibilitas operasional masing-masing perusahaan.
“Konsolidasi tata kelola berarti menciptakan kerangka pengawasan yang mampu menjangkau seluruh perbedaan tersebut tanpa menghambat fleksibilitas operasional masing-masing perusahaan,” bebernya.
Syafruddin juga melihat tantangan lain muncul pada integrasi standar manajemen risiko, pelaporan keuangan, serta mekanisme evaluasi kinerja. Tanpa desain kelembagaan yang kuat, kata dia, konsolidasi bisa memicu konflik kepentingan atau ketidaksinkronan strategi antarperusahaan.
Ia menyarankan supaya Danantara Indonesia harus membangun sistem portofolio yang mampu memisahkan fungsi investasi dari fungsi operasional, serta menetapkan indikator kinerja yang transparan.
“Keberhasilan konsolidasi ini sangat bergantung pada kapasitas institusional dan disiplin tata kelola yang konsisten,” tandasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
