Poin Penting
- INDEF menilai lonjakan harga pangan membuat masyarakat menengah bawah fokus ke kebutuhan pokok dan memangkas belanja non-pangan.
- Tabungan dan utang tertekan: Risiko “makan tabungan” hingga berutang meningkat untuk menutup kebutuhan harian.
- Bank Indonesia dan pemerintah perlu perkuat stabilisasi harga lewat kebijakan moneter, bansos, subsidi, dan kontrol harga.
Jakarta – Lonjakan harga pangan atau “inflasi pangan” berisiko menekan daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. Tekanan ini tak hanya berimbas pada konsumsi rumah tangga, tetapi juga menggerus tabungan hingga mendorong peningkatan utang.
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Hendri Saparini, menjelaskan bahwa kenaikan harga pangan akan memaksa masyarakat memprioritaskan belanja kebutuhan pokok dan mengurangi konsumsi non-pangan.
“Pertama, masyarakat itu terutama kelompok menengah ke bawah akan memprioritaskan pada pangan dan akan mengurangi konsumsi non pangan,” ujarnya, di Jakarta, Senin, 2 Maret 2026.
Ia bilang, dampaknya dari konsumsi barang-barang tahan lama diperkirakan turun. Pembelian produk seperti elektronik, perabot rumah tangga, hingga kendaraan akan tertahan karena anggaran rumah tangga terserap untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Baca juga: BPS: Emas Alami Inflasi Selama 30 Bulan Berturut-turut
Tak hanya itu, tekanan harga pangan juga berpotensi memicu fenomena “makan tabungan (mantap) bahkan “makan pinjaman”.
Artinya, rumah tangga terpaksa menggerus simpanan atau mencari sumber pembiayaan untuk menutup kebutuhan harian.
“Tentu saja akan terjadi makan tabungan (mantap) atau makan pinjaman. jadi itu pasti hal yang akan terjadi,” jelasnya.
Menurut Hendri, perlu dicermati apakah kebutuhan pendanaan tersebut akan mendorong peningkatan kredit perbankan atau justru bersumber dari lembaga non-bank.
“Masyarakat membutuhkan pendanaan yang cepat. Ini yang harus diawasi, apakah akan berdampak pada sektor perbankan atau pembiayaan lainnya,” katanya.
Lebih jauh, seberapa dalam tekanan terhadap pendapatan masyarakat akan sangat menentukan tingkat penurunan daya beli pada masing-masing kelompok ekonomi.
Semakin berat tekanan, semakin besar pula kontraksi konsumsi rumah tangga—yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Peran Kebijakan Makro dan Fiskal
Hendri menekankan bahwa menjaga stabilitas harga pangan bukan tugas satu lembaga saja. Salah satunya, peran Bank Indonesia (BI).
Baca juga: BI: Inflasi Februari 2026 Dipengaruhi Faktor Base Effect
Dari sisi makro, Bank Indonesia berperan dalam menjaga stabilitas moneter dan inflasi. Namun, kebijakan fiskal juga harus bergerak, misalnya melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) atau subsidi untuk meredam tekanan harga.
“BI tak hanya berperan dari sisi makro, tapi dari sisi fiskal juga harus ada pengendalian, misalnya diberikan bansos atau diberikan subsidi dan sebagainya,” bebernya.
Selain itu, kata dia kebijakan pengendalian harga (price control) menjadi instrumen lain yang perlu diperkuat. Indonesia memang memiliki mekanisme pengendalian harga pada periode tertentu, tetapi jika dibandingkan dengan negara lain, pendekatannya dinilai belum seketat.
Di Malaysia, misalnya, pemerintah mengontrol harga lebih banyak komoditas pangan menjelang hari besar keagamaan seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Tercatat sekitar 22 komoditas tidak diperbolehkan mengalami kenaikan harga, termasuk mentega, gula, telur, dan ayam.
“Jadi itulah kemudian yang membuat stabilitas harga pangan pas Ramadan dan Natal berbeda daripada di Indonesia. Momentum hari besar di Malaysia relatif lebih terjaga dibandingkan di Indonesia,” terangnya.
Hendri menambahkan, pembelajaran dari negara tetangga itu dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Indonesia dalam merancang kebijakan stabilisasi harga yang lebih efektif.
Sebab, tanpa langkah yang terkoordinasi dan tegas, lonjakan harga pangan berisiko memperdalam tekanan terhadap daya beli masyarakat dan memperlambat pemulihan ekonomi. (*)
Editor: Galih Pratama
