Oleh Wilson Arafat, GRC Specialist
PADA suatu hari, penulis jogging santai melintasi kawasan yang sedang dibangun. Rumah-rumah tumbuh mentereng, kemilau baja mengitari dan truk pengangkut material wara-wiri. Sejenak menerawang: dari apa masa depan Indonesia ini di tata? Di antara ambisi membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) dan megahnya infrastruktur serta menutup backlog perumahan rakyat yang telah menembus angka 12,75 juta (Susenas, 2023).
Sungguh, bangsa ini harus bertanya tentang emisi karbon dari setiap properti yang berdiri. Bukan hanya dampak sosial-ekonomi, tetapi juga jejak “maya”: ton emisi karbon (tCO₂e).
Sulit untuk dipungkiri bahwa sektor konstruksi telah mengumbar paradoks sepanjang titian bumi. Material bangunan, seperti: semen, baja, kaca dan keramik merupakan salah satu penyumbang emisi karbon signifikan secara global. Menurut World Green Building Council (2024), hampir 40 persen emisi karbon global berasal dari sektor konstruksi.
Dalam konteks pembangunan di Tanah Air, Indonesia dengan kebutuhan hunian layak yang tinggi dan/atau pembangunan properti yang sungguh masif, angka itu bukan lagi sekadar statistik, melainkan peringatan keras bagi masa depan anak-cucu kita.
Baca juga: SMF Sebut Pendanaan Rumah Subsidi Tetap Terjaga di Tengah Ketidakpastian Ekonomi
Urgensi Material Rendah Emisi (MRE)
Jika segenap pembangunan di Republik ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan konvensional an-sich, yang notabene menjadikan kecepatan dan efisiensi biaya sebagai panglima, maka emisi karbon yang dihasilkan sungguh menekan upaya transisi energi. Bahkan, target Net Zero Emissions 2060 yang dicanangkan pemerintah dan regulator menjadi utopis.
Pada titik inilah gagasan MRE urgen dan krusial. Ironisnya, isu MRE belum didudukkan sebagai fokus utama diskursus nasional. Memang, stakeholders sering membahas energi terbarukan, sebut saja kendaraan listrik. Namun, alpa dalam menetapkan pondasi fisik pembangunan itu sendiri: material konstruksi rendah emisi.
Padahal, pada berbagai kesempatan dialog dengan pelaku properti dan perbankan, penulis melihat kesadaran baru ini telah bersemi. Developer memahami bahwa di era AI dan digital kini, konsumen lebih kritis dan menilai values sebuah rumah berdasarkan kenyamanan, kualitas udara, utamanya efisiensi energi.
Pada saat yang bersamaan, kalangan perbankan mulai mengintegrasikan risiko iklim dalam penyaluran kredit, bahkan berupaya menjadikan DNA bisnis mereka. Tujuannya: proyek hijau meraih keunggulan.
Inovasi dan Tantangan Terjal
Ketika semua sepakat bahwa MRE layak menjadi sentral gagasan maka inovasi menjadi keniscayaan dan kemudian tantangan terjal yang ada perlu segera dicarikan solusinya. Pertama, minimnya transparansi jejak emisi material. Banyak produsen belum memiliki Environmental Product Declaration (EPD) dan/atau menghitung emisi proses produksinya.
EPD ini sangat penting karena menyediakan suatu dokumen berupa informasi terverifikasi tentang dampak lingkungan suatu produk, termasuk jejak emisi, berdasarkan standar internasional (seperti ISO 14025). Lebih tegasnya, EPD memberikan gambaran yang lebih jelas dan akurat mengenai dampak suatu produk terhadap lingkungan, yang dapat diaudit dan digunakan untuk perbandingan antar produk.
Pada praktiknya di lapangan, developer sering bertanya: mana bukti bahwa material dimaksud rendah emisi? Tanpa EPD, biasanya, jawaban yang diberikan hanya klaim pemasaran, bukan fakta empiris yang dapat dibuktikan, mempersulit verifikasi keberlanjutan produk.
Kedua, praktik greenwashing. Jika transparansi tidak ditegakkan sebagai panglima, maka ruang greenwashing -praktik mengklaim ramah lingkungan tanpa perubahan nyata- tumbuh subur. Sebagaimana European Commission (2023) menunjukkan bahwa 53 persen klaim hijau yang digunakan perusahaan di Uni Eropa terbukti tidak jelas, menyesatkan, atau tidak memiliki dasar bukti yang kuat.
Sementara itu, analisis Bloomberg Intelligence (2024) memperingatkan bahwa lebih dari seperempat dana investasi berlabel ESG berisiko terjebak dalam praktik greenwashing.
Sebagai gambaran, suatu perumahan disebut hijau hanya karena ditumbuhi taman mungil di pojok rumah. Material bangunan diklaim rendah emisi karbon hanya karena kemasannya yang diberi lebel warna hijau. Tanpa data yang jelas, konsumen dan/atau lembaga terkait serta segenap stakeholders tidak pernah dapat menilai keabsahan dari klaim hijau dimaksud.
Seperti apa solusinya? Pemerintah dan/atau regulator dapat mendorong standar dan sertifikasi emisi MRE dengan keteguhan hati. Sektor konstruksi bertanggung jawab atas emisi CO₂ terkait energidan/atau yang berasal dari material untuk konstruksi (World Green Building Council, 2024).
Untuk itu, kebijakan yang mendorong transparansi pelaporan jejak karbon dan sertifikasi penggunaan MRE sangat diperlukan. International Energy Agency (2023) secara tegas menjelaskan bahwa meskipun efisiensi energi bangunan meningkat, material konstruksi tetap menjadi tantangan besar. Negara seperti Swedia dan Jerman membuktikan bahwa regulasi dan pelaporan yang jelas mendorong industri untuk mengurangi emisi dan berinovasi dengan material hijau ramah lingkungan.
Baca juga: BTN Salurkan 5,97 Juta Kredit Perumahan Rp555 Triliun, Mayoritas untuk MBR
Kunci Sukses
Satu benang merah tegas yang dapat ditarik berdasarkan uraian di atas bahwa kolaborasi menjadi kunci sukses. Tidak hanya pemerintah dan regulator, segenap stkeholders harus bergandengan tangan. Sebut saja developer, mereka perlu memprioritaskan pemasok yang memiliki sertifikasi rendah emisi dan memasukkan parameter keberlanjutan dalam spesifikasi proyek.
Sementara, para produsen melihat perubahan ini sebagai peluang. Sulit untuk dipungkiri, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan material alternatif, seperti: floor decking yang mengandung 3,6 kilogram (kg) sampah plastik dan paving block yang mengandung 2 kg sampah plastik per 1 meter persegi (Bank BTN, 2025).
Jika dikelola serius, industri MRE Indonesia mampu menembus pasar regional dan global. Adapun sektor perbankan dapat memberikan insentif pembiayaan, seperti green mortgage atau green construction loan, bagi proyek yang memenuhi standar hijau. Dengan pendekatan ini, seluruh rantai nilai (value chain), dari produsen material hingga konsumen, mendapat angin segar berinovasi merajut MRE. (*)
