Poin Penting
- BGN menghentikan sementara 47 SPPG program MBG setelah ditemukan menu tidak memenuhi standar mutu dan kelayakan konsumsi di tiga wilayah.
- Temuan meliputi roti berjamur, buah busuk, lauk basi, hingga telur mentah atau busuk, sehingga operasional di-suspend untuk evaluasi menyeluruh.
- SPPG dapat kembali beroperasi setelah memenuhi rekomendasi perbaikan dan lolos verifikasi ulang guna memastikan kualitas dan keamanan pangan terjaga.
Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 47 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga hari ke-9 evaluasi nasional Februari 2026.
Keputusan ini diambil menyusul temuan berulang kali menu MBG yang tidak memenuhi standar mutu dan kelayakan konsumsi.
Data Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan per 28 Februari 2026 pukul 11.20 WIB mencatat, 47 kasus tersebut tersebar di tiga wilayah kerja.
Wilayah I terdapat 5 kejadian, Wilayah II sebanyak 30 kejadian, dan Wilayah III sebanyak 12 kejadian.
Baca juga: BGN Klaim Insentif SPPG Rp6 Juta per Hari Sudah Efisien
Temuan mencakup roti berjamur, buah busuk dan berbelatung, lauk basi, telur mentah atau busuk, hingga menu yang dinilai tidak sesuai standar kualitas.
Penghentian untuk Pengendalian Mutu
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan langkah penghentian sementara dilakukan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian mutu yang tidak dapat ditawar.
“Kami tidak mentolerir penyimpangan standar pangan dalam program ini. Setiap temuan langsung ditindak dengan penghentian operasional sementara untuk evaluasi menyeluruh,” ujar Nanik dalam keterangannya, dikutip Senin, 2 Maret 2026.
Baca juga: BGN Janji Tindaklanjuti Menu MBG Ramadan yang Melenceng dari Anggaran
Menurut Nanik, keputusan suspend diambil setelah proses verifikasi lapangan dan laporan berjenjang dari tim pengawasan wilayah. Evaluasi dilakukan tidak hanya pada produk makanan, tetapi juga pada manajemen dapur, rantai distribusi, dan prosedur kontrol kualitas.
“Program MBG menyangkut kesehatan anak-anak dan kredibilitas negara dalam menjamin asupan gizi. Karena itu, pengawasan kami lakukan secara ketat dan transparan,” tegasnya.
SPPG Bisa Beroperasi Kembali usai Verifikasi
Dalam beberapa kasus, makanan yang terindikasi tidak layak telah ditarik sebelum dikonsumsi siswa. Namun demikian, BGN tetap menjatuhkan sanksi administratif sebagai bentuk penegakan standar dan pembelajaran sistemik bagi seluruh penyelenggara.
“SPPG yang di-suspend dapat kembali beroperasi setelah seluruh rekomendasi perbaikan dipenuhi dan dinyatakan lolos verifikasi ulang. Kami ingin memastikan kualitas benar-benar terjaga sebelum layanan dibuka kembali,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
