Poin Penting
- Presiden Prabowo Subianto menawarkan diri menjadi mediator konflik Amerika Serikat–Iran, dinilai sejalan amanat UUD 1945 dan komitmen perdamaian dunia.
- Indonesia punya rekam jejak mediasi, termasuk saat dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono pada 2011.
- Tantangan: perlu persetujuan semua pihak, termasuk Israel, serta pembuktian netralitas Indonesia.
Jakarta – Niatan Presiden RI Prabowo Subianto menjadi mediator memanasnya konflik Amerika Serikat (AS) dan Iran dinilai sejalan dengan amanat konstitusi dan rekam jejak Indonesia dalam memediasi konflik internasional.
Pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, mengatakan gagasan tersebut mencerminkan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
“Ide ini juga menunjukkan harapan Presiden Prabowo untuk membagikan pengalaman terbaik RI dalam menengahi konflik, sebagaimana telah dipraktikkan di masa lalu,” ujar Reza dikutip Antara, Minggu, 1 Maret 2026.
Meski demikian, Reza mengingatkan bahwa upaya mediasi tidak akan mudah. Menurut dia, langkah tersebut memerlukan persetujuan dari seluruh pihak yang bertikai, termasuk AS, Iran, dan Israel.
Baca juga: Trump Deklarasi Perang Besar di Iran, Ini Potensi Dampaknya ke Ekonomi RI
Ia menuturkan Indonesia memiliki pengalaman memediasi konflik internal di sejumlah negara Asia Tenggara, seperti di Thailand selatan dan Filipina selatan.
Selain itu, Indonesia juga pernah mempertemukan Thailand dan Kamboja saat menjabat sebagai Ketua ASEAN pada 2011 di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Namun, untuk mempertemukan Iran dengan AS dan Israel dalam satu meja perundingan, Indonesia perlu terlebih dahulu meyakinkan seluruh pihak mengenai netralitas dan objektivitasnya sebagai mediator.
Reza menilai frekuensi pertemuan, konsultasi, dan hubungan perdagangan Indonesia dengan AS saat ini lebih tinggi dibandingkan interaksi Indonesia dengan Iran. Selain itu, Iran belum tentu menghendaki kehadiran Israel dalam forum perundingan.
Di sisi lain, Indonesia juga tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Kondisi tersebut dinilai dapat menjadi tantangan tersendiri dalam proses mediasi.
“Karena itu, Indonesia perlu memiliki peta jalan untuk setiap tahapan perundingan yang menggambarkan pemahaman mendalam atas krisis serta sasaran yang ingin dicapai,” kata Reza.
Baca juga: Perang AS-Israel vs Iran Bisa Picu Volatilitas IHSG, Analis Ingatkan Hal Ini ke Investor
Sebelumnya, merespons serangkaian serangan berskala besar AS dan Israel terhadap Iran, pemerintah Indonesia menyerukan penghentian segera permusuhan dan menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi dialog guna menciptakan kembali kondusivitas kawasan.
Melalui pernyataan resmi di platform X, Kementerian Luar Negeri RI menyebutkan Presiden Prabowo bersedia bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi apabila disetujui oleh pihak-pihak yang bertikai.
Editor: Galih Pratama
