Poin Penting:
- Pikap India Mahindra Scorpio telah diserahkan ke Kopdes Merah Putih di Surabaya dengan disaksikan Wakil Panglima TNI dan Dirut Agrinas.
- Agrinas menegaskan siap mematuhi keputusan pemerintah dan DPR terkait kelanjutan impor 105.000 kendaraan dari India.
- DPR meminta penundaan impor sambil menunggu arahan Presiden dan evaluasi kesiapan industri dalam negeri.
Jakarta – Mobil pikap asal India mulai didistribusikan untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Salah satu unit Mahindra Scorpio Pikap telah tiba di Surabaya, Jawa Timur, dan diserahkan langsung kepada Kopdes Merah Putih dengan disaksikan jajaran TNI dan manajemen PT Agrinas Pangan Nusantara.
Kendaraan tersebut merupakan bagian dari pengadaan armada operasional untuk memperkuat distribusi logistik dan rantai pasok pangan di tingkat desa.
Baca juga: Agrinas Impor 105 Ribu Mobil Pikap, Kadin Minta Pemerintah Batalkan
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, bersama Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi, menghadiri serah terima Mahindra Scorpio Pikap kepada salah satu Kopdes Merah Putih di Surabaya. Kendaraan itu telah dilengkapi stiker Koperasi Desa Merah Putih pada bagian bodinya sebagai identitas operasional.
Penyerahan pikap India tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan pengembangan KDKMP, khususnya dalam menunjang aktivitas distribusi dan usaha koperasi di daerah.
“Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi, meninjau percepatan pengembangan KDKMP di Surabaya, serta kendaraan Mahindra Scorpio Pik Up yang mendukung koperasi sebagai inti dari inisiatif ini,” tulis keterangan resmi Mahindra & Mahindra Ltd., dikutip dari akun media sosialnya, Kamis, 26 Februari 2026.
Kehadiran Wakil Panglima TNI dalam agenda tersebut menegaskan dukungan lintas sektor terhadap program penguatan koperasi desa melalui pengadaan kendaraan operasional, termasuk pikap India yang telah tiba di Tanah Air.
Agrinas Siap Taat Keputusan Negara
Di tengah sorotan terhadap impor kendaraan, Joao menegaskan pihaknya akan patuh terhadap keputusan pemerintah dan DPR terkait pengadaan mobil pikap asal India tersebut.
“Apapun keputusan negara, keputusan DPR, itu adalah suara rakyat dan mewakili rakyat. Saya sebagai Direktur (Utama Agrinas) saya akan taat, saya akan loyal dan saya akan manut apapun keputusan negara apabila itu memang untuk kepentingan rakyat,” kata Joao dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (24/2).
Meski demikian, ia menyampaikan hingga saat ini belum ada keputusan mengenai penundaan impor 105 ribu unit kendaraan untuk kebutuhan Kopdes Merah Putih.
Ia memastikan, tindak lanjut atas pikap India yang telah tiba tetap menunggu arahan resmi pemerintah sebelum digunakan secara luas.
“Jadi kalau memang disuruh bahwa tidak boleh dipakai, kami tidak akan pakai. Jadi apapun risikonya, itu konsekuensi yang harus saya ambil. Dan saya harus berdiri di depan bertanggung jawab terhadap langkah saya ini,” bebernya.
Baca juga: Belum Ada Putusan Tunda Impor Pikap India, Agrinas Tunggu Arahan Pemerintah
Menurut Joao, sebagai direktur utama, dirinya harus siap bertanggung jawab atas setiap keputusan strategis, termasuk risiko bisnis yang mungkin timbul akibat perubahan kebijakan.
Rencana Impor 105 ribu Unit Jadi Sorotan
Sebelumnya, Mahindra & Mahindra Ltd. mengumumkan pada 4 Februari 2026 akan menyuplai 35.000 unit pikap Scorpio untuk Indonesia. Pada 20 Februari 2026, Joao mengonfirmasi rencana impor total 105.000 kendaraan dari India.
Jumlah tersebut terdiri atas 35.000 unit pikap 4×4 dari Mahindra, 35.000 unit pikap 4×4, serta 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.
Namun, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda terlebih dahulu rencana impor tersebut.
“Sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu. Demikian,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (23/2).
Menurut Dasco, penundaan diperlukan karena Presiden Prabowo Subianto masih melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dan akan membahas lebih lanjut rencana tersebut, termasuk menghitung kesiapan industri dalam negeri.
Baca juga: Agrinas Ikuti Saran Tunda Impor Mobil dari India
Joao pun menyatakan akan bertemu dengan Dasco untuk menyerahkan dokumen dan kontrak terkait impor pikap India tersebut.
“Dokumen yang sudah saya punya ini ditambah dengan kontrak saya akan kepada Pak Dasco untuk menyampaikan kepada beliau juga karena mungkin selama ini beliau hanya mendengarkan dari satu sisi. Jadi sekarang saya pun akan mencoba mencari waktu beliau,” imbuh Joao.
Ia juga membuka ruang dialog dengan pemasok apabila muncul potensi denda atau kerugian akibat perubahan kebijakan, seraya menekankan bahwa dunia usaha bertujuan mencari keuntungan bersama melalui komunikasi konstruktif. (*)
Editor: Yulian Saputra
