Poin Penting
- Prabowo dinilai realistis menyikapi keikutsertaan Indonesia di Board of Peace, yang saat ini dianggap sebagai satu-satunya opsi diplomatik yang tersedia.
- Keputusan RI diambil secara hati-hati dan berprinsip, termasuk membuka opsi keluar jika bertentangan dengan kepentingan nasional dan nilai dasar Indonesia.
- Indonesia bergabung setelah konsultasi dengan negara-negara Islam, yang diposisikan sebagai kekuatan penyeimbang untuk menjaga tujuan kemanusiaan, khususnya bagi Palestina.
Jakarta – Sejumlah mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri RI menyampaikan pandangan terkait keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BOP), organisasi perdamaian baru yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai, Presiden Prabowo bersikap realistis dalam menyikapi keikutsertaan Indonesia di BoP.
Menurut Dino, di tengah kompleksitas konflik global saat ini, BOP menjadi satu-satunya opsi yang tersedia.
“Kesan saya adalah beliau Presiden Prabowo itu mempunyai pendekatan yang realistis mengenai ini. Realistis dalam arti apa? Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace, tidak ada opsi lain,” ujar Dino, Kamis, 5 Februari 2026.
Baca juga: Istana Bantah Isu 2 Pesawat Kenegaraan untuk Prabowo, Ini Penjelasannya
Ia menegaskan, BOP bukan solusi instan. Inisiatif tersebut sarat risiko dan ketidakpastian, termasuk potensi dampak geopolitik yang melibatkan banyak aktor internasional. Namun, Presiden Prabowo dinilai memahami sepenuhnya tantangan tersebut.
“Tapi intinya ini adalah suatu eksperimen dan bukan obat yang ampuh, yang bisa menyembuhkan penyakit, segala penyakit. Dan saya melihat beliau realistis mengenai hal ini,” lanjut Dino.
Dino juga menyoroti perhatian Presiden Prabowo terhadap pentingnya menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam sebagai faktor penyeimbang dalam proses perdamaian.
Ia mengapresiasi sikap kehati-hatian pemerintah yang tetap berpegang pada prinsip dan kepentingan nasional, termasuk membuka opsi untuk menarik diri jika kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dasar Indonesia.
“Yang saya paling suka dan ini align juga dengan posisi Foreign Policy Community of Indonesia adalah bahwa kita masuk dengan hati-hati dan terus berpegang pada opsi untuk bisa keluar kalau ini bertentangan dengan prinsip kita dan kepentingan kita,” tegasnya.
Baca juga: BTN Dukung Program Gentengisasi Prabowo, Fokus Pembiayaan Renovasi dan Sanitasi
Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyoroti pentingnya proses konsultasi yang telah dilalui Indonesia sebelum memutuskan bergabung dalam BoP. Ia menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melalui dialog intensif dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam.
“Jadi kita ikut serta dalam Board of Peace ini setelah melalui dua rangkaian konsultasi di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Islam atau negara Islam,” ujar Hassan.
Hassan menjelaskan bahwa delapan negara tersebut dapat berperan sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan di dalam BoP, sekaligus menjaga agar proses yang berjalan tetap sejalan dengan tujuan kemanusiaan.
Ia juga menekankan bahwa proses penyelesaian konflik tidak selalu harus berada dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seraya mencontohkan berbagai praktik diplomasi internasional pada masa lalu.
“Dengan kata lain, kita tidak perlu apriori. Ada proses di luar kerangka PBB dan itu tidak perlu ditafsirkan secara negatif. Sepanjang itu menghasilkan tentunya,” ujarnya.
Hassan pun menilai pertemuan dengan Presiden Prabowo memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai Board of Peace, termasuk ruang kedaulatan Indonesia dalam menentukan keberlanjutan keterlibatan di dalamnya.
“Kita juga punya kedaulatan untuk memutuskan apakah kita akan terus lanjut atau tidak, tergantung kepada bagaimana proses ini nanti berjalannya sesuai dengan niatan kita yang sesungguhnya yaitu membantu rakyat Palestina,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
