Poin Penting
- OJK bersama SRO terus mengkaji kesesuaian proposal pasar saham domestik dengan ketentuan MSCI dan memastikan penyesuaian lanjutan dilakukan hingga final
- MSCI meminta BEI melengkapi data transparansi kepemilikan saham, termasuk pemegang saham di bawah 5 persen, kategori investor, dan struktur kepemilikan sesuai best practice internasional.
- OJK dan SRO akan segera menerbitkan aturan free float minimal 15 persen sebelum Mei 2026 untuk memperkuat tata kelola dan transparansi pasar modal.
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang dipicu Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang membekukan evaluasi indeks saham Indonesia.
Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner OJK, mengatakan pihaknya bersama dengan self-regulatory organization (SRO) akan terus mengkaji apakah proposal yang diajukan pasar saham dalam negeri sudah mengikuti ketentuan MSCI.
“(Dan) yang kami ingin sampaikan pada kesempatan ini adalah, apapun respons dari MSCI terhadap hal tadi, kami akan memastikan penyesuaian lebih lanjut jika diperlukan, akan dilaksanakan sampai final,” terangnya pada Kamis, 29 Januari 2026 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta.
Baca juga: Trading Halt Dua Kali, Purbaya: Nggak Usah Takut, IHSG Bakal ke 10.000
Perlu diketahui, MSCI meminta BEI untuk melengkapi data keterbukaan terhadap kepemilikan saham milik investor ritel. Dalam hal ini, MSCI meminta informasi soal pemegang saham di bawah 5 persen, kategori investor, dan struktur kepemilikan.
“Jadi, kami akan melakukan dan memastikan bahwa kita semua memenuhi sesuai dengan best practice internasional,” tambah Mahendra.
Aturan Free Float 15 Persen
Lebih lanjut, Mahendra mengatakan pihaknya dan SRO akan segera menerbitkan aturan untuk free float minimal 15 persen. Aturan ini disebut akan dilakukan dalam waktu dekat dan prosesnya akan diiringi dengan transparansi yang baik.
Baca juga: Imbas MSCI, Outflow Investor Asing Tembus Rp6,12 Triliun
Mahendra berjanji akan menyelesaikan aturan tersebut sebelum tenggat waktu Mei 2026. Dengan begitu, diharapkan langkah tersebut bisa meningkatkan tata kelola hingga transparansi lebih baik lagi, sehingga memenuhi standar level internasional.
“Proses dan langkah-langkah reformasi yang dilakukan untuk penyempurnaan terhadap pengaturan dan pelaksanaan yang berlaku saat ini, akan terus dilakukan. Sehingga, kesepahaman terhadap apa yang dimaksud dan memenuhi standar setara dengan internasional dapat dicapai dengan baik,” tutupnya. (*) Mohammad Adrianto Sukarso
